Pelaksanaan fungsi pengawasan politik legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah :: Studi kasus di Kota Bengkulu terhadap anggota DPRD periode 1999-2004

MARISI, Tomi, Dr. Purwo Santoso, MA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Di era otonomi daerah saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas, wewenang, dan hak yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan dan jalannya proses kepemerintahan di daerah. Diantara beberapa fungsi Dewan, fungsi pengawasan adalah fungsi yang paling banyak dilakukan oleh DPRD. Sepertinya DPRD dapat melakukan apa saja untuk melaksanakan fungsi pengawasannya. Dan ini hendaknya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota Dewan untuk menjamin berlangsungnya proses mekanisme checks and balances dalam kegiatan pemerintahan di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bengkulu periode 1999-2004 terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pihak eksekutif, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang akan berusaha mengungkapkan fakta-fakta yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Bengkulu dan faktor-faktor yang menpengaruhinya, dengan cara pengumpulan data melalui wawancara serta mempelajari dokumendokumen yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bengkulu tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tindakan kolutif dan berbagai kasus yang dilakukan oleh DPRD Kota Bengkulu yang telah dimulai pada saat perencanaan kebijakan hingga pada saat pelaksanaan kebijakan. Walaupun para anggota Dewan telah memiliki latar belakang yang cukup memadai, baik dari segi pendidikan, pengalaman organisasi, maupun profesi, namun hal itu belum cukup untuk memastikan bahwa kualitas pengawasan yang dilakukan akan berjalan baik, jika tidak didukung dengan proses rekrutmen yang baik dan komitmen politik yang bagus dari Lembaga Legislatif Daerah.

Today, in the era of regional autonomy, the House of Representative (DPRD) carries tasks, authority, and rights that are very startegic to determine the direction of policy and process of governance in the region. Among the functions of the House of Representative, monitoring is the function most frequently carried out. It seems that the House of Representative can do anything to carry out this function, and such a priviledge should be optimally used by the members in order to guaranty the process of checks and balances mechanism in the regional government operation. This research aims to investigate how the monitoring function is implemented by the House of Representative of Bengkulu City during the 1999-2004 periods in the running of regional government by the executive and the factors that affect the implementation. The research method used is a descriptive qualitative one, intended to reveal the facts that explain how the monitoring function is implemented by the House of Representative of Bengkulu City and the factors that affect it. Data were collected through interview and document study. The research result show that monitoring function of the House of Representative of Bengkulu City is not well implemented. The evidences are the collutive actions and other cases committed by the House of Representative from the policy planning to the policy implementation. Although the members of the House have adequate educational background, organizational experience, and proffessionalism, the quality of their monitoring cannot be taken for granted as good. It should be supported with a good recruitment process and political commitment from the Regional Legislative Body.

Kata Kunci : DPRD, Pengawasan Kebijakan, pemerintah daerah, Bengkulu