Persepsi masyarakat terhadap dampak program relokasi permukiman penduduk di perumahan Bengkuring dan Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur

PRIYAMBODO, Yani, Prof.Dr. Tadjuddin Noer Effendi

2004 | Tesis | S2 Sosiologi

Kota Samarinda setiap tahunnya mengalami perkembangan yang cukup pesat, karena semua aktivitas kegiatan terpusat di kota ini. Hal ini mengakibatkan bertambahnya arus urbanisasi dan perkembangan penduduk. Dampak ikutan lainnya beban kota menjadi bertambah karena masalah permukiman. Daerah bantaran sungai Karang Mumus merupakan suatu wilayah yang menjadi sasaran untuk dijadikan sebagai tempat bermukim. Akibatnya kawasan tersebut berkembang dengan cepat, tidak teratur dan terkesan kumuh Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan kebijakan program relokasi penduduk. Tujuan program ini adalah untuk menata dan memperbaiki kembali lingkungan sepanjang bantaran sungai Karang Mumus serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup penduduk yang bermukim ditempat tersebut. Relokasi penduduk dilaksanakan di dua tempat yang berbeda yaitu di Perumahan Bengkuring dan Perumahan Sambutan. Saat penelitian dilakukan penduduk yang bertempat tinggal di lokasi tersebut dan yang telah dipindahkan pada tahap I sebanyak 213 KK di Bengkuring dan 64 KK di Sambutan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap dampak program relokasi penduduk kaitannya dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan cara mengkomparasikan kondisi fisik, sosial dan ekonomi antara sebelum dan setelah terjadinya relokasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survei dengan deskriptif kualitatif, dengan teknik analisis statistik distribusi frekuensi sederhana, dan untuk mendukung analisis ini digunakan data tabulasi silang antara kondisi fisik, sosial dan ekonomi sebelum dan sesudah relokasi. Responden dalam penelitian ini sebanyak 164 KK yang terdiri dari 100 KK di Perumahan Bengkuring dan 64 KK di Perumahan Sambutan serta 20 orang informan di kedua lokasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap dampak program relokasi penduduk bantaran sungai Karang Mumus, secara umum masih belum sesuai sepenuhnya seperti yang diharapkan oleh Perda Nomor 3 Tahun 1986 terutama dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya. Secara empiris, kekurang sesuaian tersebut dapat dilihat dari kondisi fisik yang berupa kendala aksesibilitas, kualitas bangunan belum memenuhi standar kelayakan sebuah perumahan, dan terjadi penurunan kualitas kondisi sosial yang dapat dilihat dari merenggangnya kerukunan bertetangga, gotong royong dan partisipasi dalam kegiatan sosial, serta dari kondisi ekonomi yang berupa hilangnya pekerjaan dari sebagian penduduknya dan turunnya pendapatan keluarga. Direkomendasikan bahwa untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan relokasi penduduk, efektivitas dari aksesibilitas lokasi menuju ke daerah lain yang memungkinkan warga dengan mudah untuk melakukan aktivitasnya; ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sesuai dengan kebutuhan warga setempat; serta sosialisasi program relokasi untuk tahap berikutnya perlu untuk dikaji kembali. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta komunikasi dua arah yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat sehingga keinginan masing-masing pihak dapat terwujud.

Every year, the city of Samarinda has been increasingly growing due to its centralized activities within this city. This made growing urbanization and population. Other effects involved increasing urban burden and population development. The Karang Mumus flood plain has been targeted as a place for housing. Hence, the place has been rapidly growing, untidy and bringing slum impression. To solve this problem, Samarinda local government issued population relocation program. The program was aimed to re-arrange and re-improve environment along Karang Mumus flood plain and to improve welfare and standard of living of those inhabiting this site. The relocation was carried out in two different places, i.e. in Bengkuring dan Sambutan housings. During the research, there were 213 and 64 households inhabiting and relocated for the first step, respectively. Therefore, this research was conducted to identify public perception population relocation program related to the improved social welfare by comparing physical, social and economic conditions before and after relocation carried out. Method ulitized was descriptive and qualitative survey research, with distributed simple frequency analysis statistics. In addition, to support such an analysis, cross tabulation data among physical, social and economic conditions before and after relocation were exploited. There were 164 respondents consisting of 100 households from Bengkuring housing and 64 others from Sambutan housing, while 20 informants were assigned at the two locations. Results indicated that the public perception on the effects of population relocation program of Karang Mumus flood plain, in general it had less fulfilled the expectation of The 1986 Local Regulation number 3, specifically, in term of improved public welfare and standard of living. Empirically, such less matching was seen from physical condition such as impeded accessibility, lower building quality unfulfilling feasibility standard for housing. In addition, decreasing quality of social condition was found and seen from loosing neighborhood, mutual cooperation and social participation; from economic condition, it was indicated from lost opportunity for some inhabitants to get jobs and diminishing family income. It was recommended that to improve successful population relocation, some the effectiveness and accessibility of reaching other regions enabling the inhabitants to perform their activities, available social and public facilities appropriate with local needs, socialized program for next phase should be reviewed. Therefore, two-way communication that the government performs together with community is possibly created for realizing individual wish.

Kata Kunci : relokasi penduduk, kesejahteraan masyarakat, peningkatan taraf hidup, population relocation, social welfare, improved standard of living