Kebijakan peningkatan kualitas aparat melalui pemberian ijin belajar bagi PNS di Kabupaten Gunungkidul

WASITO, Prof.Dr. Mudiyono

2004 | Tesis | S2 Sosiologi

Tidak dapat disangkal bahwa meningkatkan kualitas sumber daya PNS merupakan suatu kebutuhan bagi Pemerintah Indonesia, demikian pula bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Terlebih dalam era otonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya PNS tidak dapat ditawar. Terdapat banyak cara meningkatkan kualitas sumber daya PNS, salah satunya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah dengan melalui kebijakan ijin belajar. Dengan kebijakan ini Pemerintah Kabupaten mendorong PNSnya untuk melanjutkan pendidikan atas biaya sendiri di luar jam kerja. Teorinya, kebijakan ini akan mendatangkan keuntungan baik bagi Pemerintah Kabupaten maupun bagi pemohon ijin belajar itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, kecenderungan untuk memohon ijin belajar cenderung meningkat. Thesis ini mereview efektivitas kebijakan ijin belajar dengan mencoba mengungkap pengharapan dan motivasi yang mendorong PNS mengajukan ijin belajar serta dengan mengukur secara kwalitatif kontribusi mereka yang telah menyelesaikan studi terhadap unit kerjanya. Temuan thesis ini menyajikan beberapa hal yang cukup mengejutkan. Pertama, insentif yang diberikan kebijakan pemberian ijin belajar ini tidak merangsang para pemohon untuk mengambil program studi yang mendukung kelancaran tugas sehari-hari di unit kerjanya, melainkan mendorong mereka untuk cenderung memilih program studi yang mudah dan murah untuk ditempuh. Selanjutnya survey yang dilaksanakan menunjukkan bahwa motivasi utama para pemohon ijin belajar bukanlah untuk meningkatkan kapasitas diri tetapi semata-mata adalah untuk mendapatkan berbagai insentif yang ditawarkan kebijakan ini. Demikian pula dari hasil survey terungkap bahwa unit-unit kerja yang ada ternyata tidak menikmati perubahan kinerja yang signifikan dari para PNSnya yang memohon ijin belajar dan telah menyelesaikan studi.

That empowering government officials in the so-called era of autonomy for the local government is a necessity is undeniable for the Indonesian Government, and so for the Local Government of Gunungkidul. However, the way the currently working officers should be empowered is debatable. One of the ways the Local Government of Gunungkidul empowers its officials is to encourage them to continue study, at their own expense, outside working hours. In theory, the design of this policy gives some advantages for both the Local Government of Gunungkidul and the officers who continue study. During the last few years, the number of officers who take this scheme is increasing. This thesis reviewed this trend to answer the question whether this policy is an effective one by revealing the expectation and motivation that drove the officers to take this scheme and by testing the contribution of those who completed study to their working units. The finding of the research is somewhat surprising that the policy is not so effective in increasing the capacities of the officers for some reasons. First, the scheme does not encourage the participants to choose the field of study that support them in the daily work of their department. Regrettably, the scheme fosters the participants to pick up field of study that is easy to take and less money consuming. Second, the survey shows that the real purpose to continue study for the participants is not to empower themselves but to get the incentives offered by the scheme. Finally, the survey also shows that the users of this policy (i.e. units or departments) do not enjoy significant benefit that those who complete study are expected to bring to their units. Therefore, this research recommends redesigning the policy discussed in the thesis.

Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Manajemen Personalia, Government Official, Human Resource Development, Personnel Management