Resolusi konflik pengelolaan tanah ulayat :: Studi tentang upaya pemerintah Kabupaten dalam menangani konflik antara masyarakat Desa Tangkan dengan PT. Hasfarm Utama Estate di Kabupaten Barito Selatan

KURNINGSIH, Nining, Drs. Bambang Purwoko, MA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Konflik antara masyarakat adat Desa Tangkan dengan PT. Hasfarm Utama Estate, diawali dengan pengambilalihan tanah adat oleh negara (pemerintah pusat) dan kemudian oleh negara tanah tersebut diserahkan hak penguasaannya kepada PT. Hasfarm Utama Estate. Kondisi ini menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat adat bahwa telah terjadi penyerobotan hak atas tanah adat masyarakat oleh pihak PT. Hasfarm Utama Estate. Hal ini merupakan awal ketegangan antara masyarakat Desa Tangkan dengan PT. Hasfarm Utama Estate. Tesis ini berjudul Resolusi Konflik Pengelolaan Tanah Ulayat ( Studi tentang upaya Pemerintah Kabupaten dalam menangani konflik antara masyarakat adat Desa Tangkan dengan PT. Hasfarm Utama Estate di Kabupaten Barito Selatan). Dalam penelitian ini fokus masalah adalah bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menangani konflik antara masyarakat adat Desa Tangkan dengan PT. Hasfarm Utama Estate?. Penulis dalam upaya pembahasan permasalahan menggunakan teori resolusi konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan pengamatan kehidupan masyarakat secara langsung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama : akar konflik antara masyarakat adat Desa Tangkan dengan PT. Hasfarm Utama Estate meliputi aspek historis, politik hukum agraria, politik pembangunan dan ekonomi. Pada aspek historis, adanya hak penguasaan tanah ulayat pada masyarakat adat secara turun temurun. Aspek hukum agraria, adanya Hak Menguasai Negara (HMN) yang dalam implementasinya menyingkirkan hak masyarakat adat. Aspek politik pembangunan adanya paradigma pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.Aspek ekonomi, masyarakat adat kehilangan sumber matapencaharian dan pendapatan dari lahan perladangan. Kedua, upaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menangani konflik adalah melalui konsiliasi dan mediasi. Upaya konsiliasi dengan mempertemukan para pihak yang berkonflik Sedangkan sebagai mediator, pemerintah memberikan alternatif-alternatif penyelesaian konflik bagi kedua pihak. Pemerintah tidak melakukan upaya arbitrase karena alternatif-alternatif yang ditawarkan pemerintah sifatnya tidak mengikat kedua pihak. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada kedua pihak untuk menentukan hasil kesepakatan. Upaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menangani konflik terhenti ketika terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Barito Selatan. Desa Tangkan Kecamatan Awang masuk wilayah kabupaten baru yaitu Kabupaten Barito Timur. Dengan demikian, penanganan konflik menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pada pemerintah baru konflik ini belum menjadi perhatian utama karena disibukan dengan persiapan pembentukan stakeholders pemerintahan. Kendala tersebut mengakibatkan konflik terabaikan dan masyarakat harus membuat inisiatif dan strategi baru dalam memperjuangkan tuntutannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi atau komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam rangka menindaklanjuti upaya resolusi konflik yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Conflict between the customs society of Tangkan Village and PT.Hasfarm Utama Estate, was initiated by expropriation of customs land by the state (central government) and then the land delivered its domination rights to PT Hasfarm Utama Estate. This condition was generating perception among the customs society that has occurred illegal occupancy of land right of the customs society by PT. Hasfarm Utama Estate party. This matter represent early stress between society of Tangkan Village and PT. Hasfarm Utama Estate. The thesis entitled “Conflict Resolution on The Ulayat Land Management. (Study on the initiative of Governmental Regency in Handling conflict between the custom society of Tangkan Village and PT. Hasfarm Utama Estate in the South Barito Regency). The main focus of the research is how the initiative of governmental Regency of South Barito in handling conflict between the customs society of Tangkan Village and PT. Hasfarm Utama Estate?. The author on initiative to solve the problems use the conflict resolution theory. Method used in this research was qualitative method and make observation to the society life directly. Data collecting was conducted by observation, interview and documentation. The result indicate that first: the root of conflict between the customs society of Tangkan Village and PT Hasfarm Utama Estate was including an historical aspect, agrarian law politics, development politic and economic. At the historical aspect was existence of domination rights of the Ulayat land on the customs society hereditarily. The agrarian law aspect was existence of Domination Rights of the State ( HMN) which is in its implementation has removed rights of the custom society. The political aspect of development was the existence of development paradigm to reach the economic growth. The economic aspect was the custom society has loss of livelihood source and earnings from the farm land. Second, the initiative of Governmental Regency of South Barito in handling conflict was through conciliation and mediation. The initiative for conciliation was taken by encountering the parties which have conflict. While as mediator, the government gives the alternatives for solving the conflict to both parties.The government did not take an arbitrase initiative because of the alternatives which governmental offered did not fastened in character to both second parties. The government gives the facility to both parties to determine the result of agreement. The initiative of Governmental Regency of South Barito in handling conflict was interupted when the territorial blossoming has taken place in the South Barito Regency. The Tangkan Village, Subdistrict of Awang was going into new regency region, that is East Barito Regency . Thereby, the conflict handling becomes authority of the government Regency of East Barito. At the new government this conflict was not yet become the main attention because occupied with the preparation of goverment stakeholders formation. The constraint has resulted in the uncared conflict and society make new initiative on fighting for its demand. Therefore, it was required to take coordination and communications between the Governmental Regency of South Barito and the Governmental Regency of East Barito in order to following up the conflict resolution initiative which has conducted by the Governmental Regency of South Barito

Kata Kunci : Resolusi Konflik, Tanah Ulayat, Peran Pemerintah, Conflict Resolution, The Ulayat Land Management, Govermental Role