Kepentingan dibalik resistensi pemerintah daerah terhadap keputusan pemerintah pusat di era otonomi daerah :: Kasus pembatalan Perda Kabupaten Indramayu tentang pajak pengolahan migas (PPM)

DARYANI, Drs. Josef Riwu Kaho, MPA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Resistensi secara terbuka yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap keputusan Pemerintah Pusat yang membatalkan kebijakan Daerah (baca: Perda) pada hakekatnya merupakan refleksi dari adanya kepentingan-kepentingan yang ada di Daerah. Dengan demikian kebijakan resistensi Pemda tersebut merupakan medium bagi para stakeholders di Daerah untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Penelitian ini, dengan setting kasus pengajuan judicial review (JR) atas keputusan Pemerintah Pusat yang membatalkan Perda Kab. Indramayu tentang PPM (Pajak Pengolahan Migas), dimaksudkan untuk membedah kebijakan resistensi Pemda Indramayu terhadap keputusan Pemerintah Pusat tersebut dengan fokus masalah apa kepentingan di balik kebijakan resistensi Pemda Indramayu tersebut. Keberadaan kepentingan dalam kebijakan resistensi itu akan diungkap melalui stakeholders dan nilai-nilai yang ada pada kebijakan resistensi tersebut. Fokus masalah penelitian akan dipahami dengan metode deksriptifkualitatif. Data yang akurat dan representatif, diperoleh dari dokumen-dokumen Pemda dan DPRD yang terkait dengan masalah penelitian serta pernyataan para responden yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah; DPRD; LSM; kelompok-kelompok masyarakat; pengusaha; dan subyek pajak PPM. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan teknik wawancara secara mendalam (deep interview) untuk data primer dan teknik dokumentasi untuk data sekunder. Adapun jumlah sampel yang ditetapkan adalah 32,67 % dari total populasi penelitian sebesar 91 orang yang merupakan aktor-aktor yang terlibat, baik langsung maupun tidak, dalam kebijakan resistensi Pemda Indramayu terhadap keputusan Pemerintah Pusat yang membatalkan Perda PPM. Pengambilan sampel tersebut dilakukan dengan teknik sampling berupa penggabungan purposif dan aksidental sampling. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam kebijakan resistensi Pemda Indramayu terhadap keputusan Pemerintah Pusat yang membatalkan Perda PPM terdapat dua macam kepentingan, yaitu kepentingan normatif institusi pemerintahan dan kepentingan riil stakeholders. Dari esensi dua macam kepentingan tersebut dapat pula dikategorisasikan menjadi tiga dengan proporsinya dalam anatomi kepentingan masing-masing sebagai berikut: (1) kepentingan politik (57,6 %); (2) kepentingan ekonomi (20,7 %); dan (3) kepentingan lain (21,7 %). Saran yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah hendaknya diadakan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara konsep kepentingan (interest) dengan kebijakan publik (public policy). Penelitian difokuskan pada masalah implikasi dominannya suatu kepentingan (apakah politik; ekonomi; atau selain politik dan ekonomi) dalam anatomi kepentingan suatu kebijakan terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Open resistance from local government against a decision made by the Central Government that revokes a policy (local regulation) made by a local government is in fact a reflection of interests in the level of local government. Therefore, a regency government’ policy of resistance is a medium for stakeholders in that region to fight for their interests. This research, with the setting of an appeal for a judicial review on the Central Government’s decision that revokes Indramayu Regency Government’s regulation on PPM, aims to discuss Indramayu Regency Government’s policy of resistance against the Central Government’s decision by focusing on the problem of what kinds of interests lie behind that policy of resistance. The presence of interests in that policy of resistance will be revealed through the stakeholders and the existing values in that policy. The focus of the research problem was addressed using a descriptive qualitative method. Accurate and representative data were obtained from the documents of the local government and the House of Representative that relate to the research problem and from the statements made by respondents coming from the elements of the local government, Local House of Representative, NGO’s, and social groups, businessmen, and the subjects of the PPM tax. Data were collected through an in-depth interview technique, especially for the primary data, and through documentation technique for secondary data. The number of sample is 32.67% of the total population comprising of 91 persons who were involved both directly and indirectly in the regency government’s policy of resistance against the Central Government’s decision that revokes the local regulation on PPM tax. The selection of samples used a sampling technique combining purposive and accidental samplings. The research results reveal that there are two different interests, namely normative interest of the government institution and real interest of the stakeholders, in the regency government’s policy of resistance against the Central Government’s decision that revokes the local government on PPM tax. These interests can further be classified into three classifications based on their proportion in the anatomy of interest, namely (1) political interest (57.6%), (2) economic interest (20.7%), and (3) other interests (21.7%). The research proposes a recommendation that a further research be conducted on the relation between the concept of interest and public policy. The research should focus on the dominant implication of an interest (whether politic, economic, or other than these two) in the anatomy of interest toward the implementation of a certain policy.

Kata Kunci : kepentingan, stakeholders, nilai, kebijakan publik, interest, stakeholders, value, public policy