Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Pokok Tunggakan Pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Terhadap Penerimaan PBB-P2 di Kota Yogyakarta

Hasna Az Zahra Rahmatika, Aviandi Okta Maulana, SE., M.Acc., Ak.,C.A., Ph.D.,

2025 | Skripsi | AKUNTANSI

Berlandaskan pada Teori Kebijakan Fiskal yang menyebutkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui instrumen pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Kebijakan insentif PBB-P2 yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta bertujuan untuk mengoptimalkan jumlah penerimaan realisasi dari piutang tunggakan PBB-P2. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak insentif kebijakan pada 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta dengan menggunakan metode kuantitatif. Analisis yang digunakan mencakup wilcoxon signed rank test dan analisis regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat peningkatan penerimaan realisasi PBB-P2 selama masa kebijakan pada 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta. Selain itu pembayaran tunggakan piutang berpengaruh terhadap penerimaan realisasi PBB-P2 sebesar 44,6%.  

Based on the Fiscal Policy Theory which states that fiscal policy implemented by the government aims to encourage economic growth through government spending and taxation instruments. The PBB-P2 incentive policy implemented by the Yogyakarta City Government aims to optimize the amount of revenue realized from PBB-P2 arrears receivables. The purpose of this study is to determine the impact of policy incentives on 14 sub-districts in Yogyakarta City using quantitative methods. The analysis used includes the Wilcoxon signed rank test and simple linear regression analysis. The results of this study found that there was an increase in PBB-P2 realization revenue during the policy period in 14 sub-districts in Yogyakarta City. In addition, the payment of arrears of receivables affects the revenue realization of PBB-P2 by 44.6%.  

Kata Kunci : PBB-P2, insentif kebijakan perpajakan, piutang tunggakan, penerimaan pajak.