A Liberal Peace Through Illiberal Means: A Post-Colonial Demystification of America’s Sanctions Regime On Cuba

Nada Assad Fayyad, Dr. Atin Prabandari

2025 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis Kuba sebagai penerima sanksi unilateral terlama dan terluas yang dijatuhkan AS kepada negara mana pun dalam sejarah kontemporer. Tesis ini mempertanyakan fungsi sebenarnya sanksi ekonomi dalam struktur kekuatan geopolitik dan ekonomi yang lebih luas, khususnya dengan menganalisis dan membedah secara kritis alasan kebijakan AS pasca-Perang Dingin di balik sanksi Kuba, dan bagaimana sanksi ekonomi diterapkan secara strategis sebagai mekanisme nirkekerasan dan kemanusiaan dalam rangka mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia. Rezim sanksi Kuba Amerika, yang awalnya diterapkan sebagai benteng strategis terhadap pengaruh Soviet selama Perang Dingin, bergeser menjadi dalih moral untuk demokrasi dan reformasi ekonomi setelah berakhirnya konflik. Hal ini memerlukan pengemasan ulang ideologis yang menempatkan perdamaian liberal sebagai tujuan akhir dan menjadi semua legitimasi kebijakan AS pasca-Perang Dingin, dengan membingkai paksaan ekonomi sebagai hal yang penting dalam menangani dugaan pelanggaran hak asasi manusia Kuba.

Namun, dampak kemanusiaan dan ekonomi, dan akibatnya ketidaksetujuan global yang meluas terhadap sanksi Kuba, menimbulkan keraguan tentang niat AS. Oleh karena itu, tesis ini berargumen bahwa sanksi Kuba bukan sekadar mekanisme tekanan yang ditujukan untuk mendorong reformasi politik dari komitmen moral AS terhadap demokrasi, tetapi isolasi ekonomi sebagai hukuman kekuasaan imperial terhadap negara yang bertekad untuk menegaskan kedaulatannya. Sanksi Kuba menunjukkan diri sendiri bukan sebagai mekanisme nirkekerasan, tetapi sebagai instrumen koersif yang mirip dengan peperangan. Seruan Amerika terhadap perdamaian liberal dan retorika hak asasi manusia dalam konteks ini beroperasi sebagai tabir ideologis yang menyembunyikan realitas material dari agresi ekonomi, yang dibuat untuk memperkuat hierarki global yang menopang dominasi AS.

This thesis aims to analyze Cuba as a recipient to the longest-spanning and broadest set of unilateral sanctions inflicted in contemporary IR. This thesis questions the true function of economic sanctions within broader geopolitical and economic power structures, particularly by critically analyzing and dissecting the U.S.’ post-Cold War policy rationales behind the Cuban sanctions, and how economic sanctions are strategically deployed as a nonviolent and humanitarian mechanism within the promotion of democracy and human rights. America’s Cuban sanctions regime, initially implemented as a strategic bulwark against Soviet influence during the Cold War, shifted to a moral pretext for democracy and economic reform following the conflict’s dissolution. This entails an ideological repackaging that places the liberal peace as the end-all and be all of U.S. post-Cold War policy legitimization, framing economic coercion as essential in addressing Cuba’s alleged human rights violations. 

The humanitarian and economic toll, and consequently widespread global disapproval towards the Cuban sanctions, however, raises doubts about U.S. intent. This thesis, therefore, argues that the Cuban sanctions were never merely a pressure mechanism aimed at fostering political reform out of the U.S.’ moral commitment to democracy, but economic isolation as a punitive exercise of imperial power against a nation resolute in asserting its sovereignty. The Cuban sanctions reveal themselves not as a nonviolent alternative, but as a coercive instrument akin to warfare. America’s invocation of liberal peace and human rights rhetoric in this context operates as an ideological veil that conceals the material realities of economic aggression, made to reinforce the global hierarchy that sustains U.S. dominance.

Kata Kunci : Cuba, United States, Economic Sanctions, Postcolonialism, Liberal Peace, Human Rights, U.S. Dominance