In the Shadow of the Destroyer of Worlds: Confronting the International Legal Legacy of Self-Defense in Israel's Carpet Bombing of Gaza

Aqiela Syalaisa, Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M., Ph.D.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Bom atom adalah bentuk perang; Gaza merupakan pengulangannya di era modern dalam bentuk yang lebih mutakhir dan mengerikan. Pasal 51 Piagam PBB menetapkan secara resmi suatu hak yang telah ada sejak masa prasejarah—yakni legitimasi bawaan atas pembelaan diri—namun dalam praktik, pasal ini kerap dijadikan senjata untuk membenarkan pembantaian massal yang terorganisir. Penelitian ini mengkaji bagaimana doktrin pembelaan diri, yang seharusnya menjadi pelindung hukum bagi kelompok rentan, justru mengalami pergeseran fungsi menjadi alat impunitas global. Selain itu, penelitian ini juga menelusuri keterhubungan langsung antara narasi “kebutuhan militer” di Hiroshima hingga serangan udara Israel terhadap Gaza pada tahun 2023. Melalui pendekatan studi hukum kritis, penelitian ini mengungkap tiga mekanisme utama dari penyimpangan sebagaimana tersebut di atas yaitu: (1) pencampuradukan secara sengaja antara ancaman negara dan non-negara untuk menghindari prinsip proporsionalitas; (2) peran kompleks industri militer dalam mendorong perluasan ambang batas legal demi kepentingan ekonomi; serta (3) normalisasi penderitaan sipil melalui narasi media yang menyamarkannya sebagai “kerusakan tambahan.” Melalui analisis terhadap dokumen AS yang telah dideklasifikasi mengenai Hiroshima, data perdagangan senjata global, dan proses hukum di Mahkamah Internasional, penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan hukum internasional bukan sekadar kelalaian, melainkan hasil rekayasa—sebuah celah hukum yang cukup besar untuk dilalui oleh kontrak perusahaan seperti Lockheed Martin. Temuan dalam penelitian ini mengungkap satu kenyataan kelam: ketika hukum ditulis oleh mereka yang diuntungkan dari perang, maka istilah “pembelaan diri” berubah menjadi label sah untuk kekerasan yang berulang. Namun, ketika berbagai gerakan perlawanan global mulai menggoyahkan legitimasi tersebut—dari kampanye BDS hingga putusan Mahkamah Internasional mengenai dugaan genosida—penelitian ini ditutup dengan sebuah pertanyaan kritis: mungkinkah tatanan hukum internasional yang lahir dari era bom atom kini tengah memasuki masa akhirnya?

The atomic bombs were war; Gaza is its more modern grotesque rerun. Article 51 of the UN Charter codified a prehistoric right—the inherent legitimacy of self-defense—yet in practice, it has been weaponized to justify industrialized slaughter. This thesis interrogates how the doctrine of self-defense, once a legal shield for the vulnerable, has been corrupted into a systemic tool of impunity, tracing a direct lineage from Hiroshima’s "military necessity" to Israel’s 2023 carpet bombing of Gaza. Through a critical legal studies framework, it exposes three mechanisms of this distortion: (1) the deliberate conflation of state and non-state threats to evade proportionality; (2) the military-industrial complex’s lobbying to stretch legal thresholds alongside profit margins; and (3) the media’s laundering of mass civilian harm as "collateral damage." By juxtaposing declassified U.S. documents on Hiroshima with contemporary arms trade data and ICJ proceedings, this research demonstrates that international law’s failure is not incidental but engineered—a loophole large enough to drive a Lockheed Martin contract through. The findings reveal a chilling consensus: when law is written by war profiteers, "self-defense" becomes the legal branding for renewable violence. Yet as global resistance movements fracture this consensus—from BDS divestment to the ICJ’s "plausible genocide" ruling—the study concludes with a provocation: the atomic age’s legal order may finally be facing its own half-life.

Kata Kunci : International Humanitarian Law (IHL), Self-Defence, Carpet Bombing, Atomic Bombs, Article 51, Ethical Implications, Civilian Protection, Capitalism, Israel, Gaza.