Pelaksanaan Restitusi Oleh Terpidana Anak Bagi Korban Tindak Pidana

Raden Rara Natasya Nurputri Adiyana, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan restitusi yang dijatuhkan terhadap anak pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor putusan 47/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn dan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya Jaksa dapat melaksanakan putusan restitusi yang dijatuhkan terhadap anak.
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan. Sementara itu, penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data primer dengan metode wawancara kepada responden dan narasumber. Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor 47/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn dan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn tidak dapat dieksekusi sebagaimana mestinya. Faktor penyebab tersebut adalah ketidakmampuan terpidana anak dan orang tua terpidana anak untuk membayar kewajiban restitusi, kekosongan hukum mekanisme mengenai proses eksekusi restitusi dan upaya paksa mengenai situasi tidak mampu bayarnya terpidana anak maupun orang tua atau pihak ketiga, ketiadaan subsidaritas pidana, dan adanya perbedaan pendapat oleh jaksa terhadap aturan yang berlaku mengenai eksekusi restitusi. Pengaturan mengenai restitusi juga perlu memperjelas mengenai wewenang dan tugas yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam upaya restitusi. Oleh karena itu, perlu diatur suatu peraturan yang dapat mengatur setiap mekanisme, upaya paksa dan tugas wewenang yang lebih jelas dalam melaksanakan restitusi, terutama dalam perkara yang melibatkan terpidana anak.

This research aims to examine the implementation of restitution orders imposed on children, as stipulated in the Sleman District Court Decisions Number 47/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn and Number 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn. In addition, the study seeks to analyze the role of the public prosecutor in carrying out such restitution orders and how these should ideally be enforced.
This study employs a descriptive approach with a normative-empirical legal method. The normative component is used to obtain secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through literature review. Meanwhile, the empirical component involves the collection of primary data through interviews with selected respondents and informants. All data gathered are then analyzed using qualitative methods.
The findings of this study reveal that, first, the court decisions could not be executed effectively. The contributing factors include the inability of child offenders and their parents to fulfill restitution obligations, the absence of a legal framework regarding the mechanisms for restitution enforcement and coercive measures in situations where the child offender, their parents, or third parties are unable to pay, the lack of subsidiary criminal sanctions, and differing interpretations among prosecutors concerning the applicable provisions on restitution enforcement. Additionally, the current restitution regulations require greater clarity regarding the authority and responsibilities of the parties involved in the restitution process. Therefore, it is essential to establish a regulation that comprehensively governs each mechanism, enforcement measure, and clearly defines the roles and authorities involved in the implementation of restitution, particularly in cases involving child offenders

Kata Kunci : Eksekusi Restitusi, Terpidana Anak, Tindak Pidana