Analisis Collaborative Governance dalam mendorong Terwujudnya Pariwisata Berkelanjutan pada Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Wisata Malioboro-Keraton

Cyrillus Fishio Fantino, Dra. Ambar Teguh Sulistiyani, M.Si.

2025 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Pariwisata Berkelanjutan merupakan sebuah konsep baru dalam konteks pembangunan kepariwisataan yang menekankan pada upaya pengelolaan berkelanjutan, serta keberlanjutan pada segi aspek ekonomi, sosial-budaya, serta lingkungan. Pemerintah DIY pada tahun 2017 menetapkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 193/Kep/2017 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan DIY Tahun 2018-2025. Keputusan Gubernur tersebut memuat 7 kawasan strategis kepariwisataan DIY untuk didorong pada upaya percepatan pembangunan dan pengembangan.  Melalui keputusan gubernur tersebut secara implisit diperlukan adanya implementasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaannya. Salah satu kawasan wisata yang termasuk ke dalam 7 kawasan strategis tersebut adalah Kawasan Wisata Malioboro-Keraton dan sekitarnya. Namun, untuk mengelola kawasan wisata tersebut tentu tidak dijalankan secara terpisah dan harus satu kesatuan, maka dari itu diperlukan tata kelola kolaboratif atau collaborative governance dalam implementasi kebijakan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai proses collaborative governance yang dilakukan oleh stakeholder di DIY dalam mendukung implementasi kebijakan strategis kepariwisataan DIY agar dapat mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Hasil temuan penelitian di lapangan dianalisis berdasarkan teori teori mengenai collaborative governance serta teori dari ahli pariwisata mengenai prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini menemukan data dimana proses collaborative governance dilalui oleh stakeholder yang terlibat sesuai dengan teori yang ada serta stakeholder di dalam pengembangan Kawasan Wisata Malioboro-Keraton sudah menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan sesuai dengan kriteria dari pengelolaan berkelanjutan dan keberlanjutan budaya. Namun, masih banyak hambatan pada  proses collaborative governance yang memengaruhi penerapan pariwisata berkelanjutan di dalamnya sehingga terlihat kurang maksimal. 

Sustainable tourism is a new concept in the context of tourism development that empasizes sustainable management efforts, as well as sustainability in economic, sosio-cultural, and environmental aspects. In 2017, the Government of Special Region of Yogyakarta (DIY) issued governor decree number 193/Kep/2017 about Strategic Policy for Tourism Development and Promotion DIY dor 2018-2025. This decree outlines 7 strategic tourism area’s in DIY that are prioritized for accelerate development and promotion. Through this decree, the implementation of sustainable tourism in management is implicitly required. One of the tourism area’s included in these 7 strategic zones is the Malioboro-Keraton Tourism Area and the surroundings. However, managing this tourism area can’t be done separately but must be integrated as a whole. Therefore, collaborative governance is needed in implementating existing policies. This study employs as a qualitative descriptive method to describe the collaborative governance process carried out by stakeholders in Special Region of Yogyakarta to support the implementation of the region’s strategic tourism policies in order to achieve sustainable tourism.  The research findings were analyzed based on theories of collaborative governance as well as tourism expert theories on the principles of sustainable tourism development. The study found that the collaborative governance process followed by the involved stakeholders aligns with existing theories and the stakeholders in the Malioboro-Keraton Tourism Area Development have already applied sustainable tourism principles based on the criteria of  sustainable management and cultural sustainability. However, numerous obstacles remain in the collaborative governance process, affecting the implementation of sustainable tourism , resulting in less than optimal outcomes.

Kata Kunci : Tata Kelola Kolaboratif, Pariwisata Berkelanjutan, Keputusan Gubernur Nomor 193/Kep/2017, Kawasan Wisata Malioboro-Keraton, Pemangku Kepentingan