Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Makanan dan/atau Minuman dalam Bidang Pariwisata : Studi Kasus Restoran di Kabupaten Gunungkidul.

Evangeline Keisha Amelia, Florencia Irena Gunawan, S.H., LL.M. (Adv.)

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Pajak Makanan dan/atau Minuman merupakan bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di Kabupaten Gunungkidul yang berkembang sebagai daerah wisata. Namun, implementasi pemungutan pajak ini masih menghadapi kendala, salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak di sektor makanan dan/atau minuman serta efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui kajian regulasi perpajakan serta wawancara dan kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak, konsumen, dan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah daerah telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti pemungutan pajak sejak awal operasional usaha, penggunaan sistem pelaporan pajak berbasis digital (e-SPTPD), pemasangan alat perekam transaksi (tapping box), serta optimalisasi metode pembayaran daring. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pengawasan dan transparansi pemanfaatan pajak daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan sosialisasi, penyesuaian kebijakan tarif pajak yang lebih fleksibel, serta penguatan sistem pengawasan dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh.

The Food and/or Beverage Tax is a part of the Specific Goods and Services Tax (PBJT) that plays a crucial role in increasing Local Own-Source Revenue (PAD), particularly in Gunungkidul Regency, which is rapidly developing as a tourist destination. However, the implementation of tax collection in this sector still faces challenges, including the suboptimal level of taxpayer compliance. This study aims to analyze the factors influencing non-compliance among taxpayers in the food and/or beverage sector and evaluate the effectiveness of the policies implemented by the Gunungkidul Regency Government through the Regional Finance and Asset Agency (BKAD).

This research employs a normative-empirical method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through a review of tax regulations, as well as interviews and questionnaires distributed to taxpayers, consumers, and local government officials. To improve tax compliance, the local government has implemented various policies, such as early tax collection upon business establishment, the adoption of digital tax reporting systems (e-SPTPD), the installation of transaction recording devices (tapping boxes), and the optimization of online payment methods. However, the effectiveness of these policies still encounters challenges, particularly in monitoring and transparency in tax fund utilization. Therefore, strategic measures are needed, including enhanced socialization efforts, adjustments to a more flexible tax rate policy, and strengthened monitoring systems and sanctions for non-compliant taxpayers.

Kata Kunci : Pajak Makanan dan/atau Minuman, Restoran atau Rumah Makan, Kepatuhan Wajib Pajak.