Pemberhentian Kepala Daerah oleh Dewa Perwakilan Rakyat Daerah :: Studi kasus pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar-Provinsi Riau berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 1999

YATARULLAH, Prof.Dr. Dahlan Thaib, SH.,MSi

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Penelitian normatif-kualitatif ini bertujuan: Pertama, untuk mengetahui latar belakang terjadinya pemberhentian bupati dan wakil bupati oleh DPRD Kabupaten Kampar dari awal permasalahan sampai kepada pengambilan keputusan, Kedua, untuk mengetahui pemberhentian bupati dan wakil bupati oleh DPRD Kabupaten Kampar baik secara prosedural maupun dari sisi hukum, Ketiga, untuk mengetahui atauran yang seharusnya diberlakukan dalam pemberhentian bupati dan wakil bupati Kabupaten Kampar tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Nara sumber wawancara terdiri dari Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, dan masyarakat yang terlibat langsung dengan permasala han. Data sekunder dan data primer di atas dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa latar belang terjadinya sengketa tentang pemberhentian bupati dan wakil bupati oleh DPRD diawali dengan pengusiran A.Latief Hasyim oleh bupati Jefry Noer dalam suatu rapat. Pengusiran ini dianggap oleh para guru sebagai pelecehan dan penghinaan terhadap profesi guru. Akibatnya timbul protes dari para guru dengan cara melakukan demonstrasi besar-besaran. Selain memprotes pengusiran tersebut para guru menuntut bupati dan wakil bupati mundur dari jabatannya. Aspirasi para guru, murid, elemen dan komponen masayarakat lainnya direalisasikan oleh DPRD dengan mengusulkan pemberhentian Jefry Noer dan A.Zakir,SH.MM kepada Mendagri melalui Gubernur sebagai bupati dan wakil bupati Kampar periode 2001-2006 dengan alasan bahwa telah terjadi krisis kepercayaan publik yang luas terhadap kepemimpinan Jefry Noer dan A.Zakir,SH.MM. Namun secara prosedural dan hukum pemberhentian bupati dan wakil bupati oleh DPRD Kampar tidak sah menurut aturan hukum yang berlaku. Hal ini terlihat bahwa keputusan DPRD bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000. DPRD terkesan hanya mengedepankan unsur politis dan mengenyampingkan unsur hukumnya. Pemberhentian bupati dan wakil bupati oleh DPRD Kabupaten Kampar subtansinya adalah terjadinya krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya, maka aturan yang seharusnya diberlakukan adalah Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000.

This normative-qualitative research have an aim : First, to know about the background, why did the discharge of Regent and Vice Regent by DPRD (Regional Legislative Assembly) of Kampar Regency happen, from the beginning until the decision making, Second, to know about the DPRD decision from the procedural matter and from Law side, Third, to know about Regulation that can be an effective direction for DPRD in decision making. The data that used in this research were secondary data and primary data. The secondary data was got from literature research, and the primary data was got from fieldwork, by using the reportage method. The resouce person were DPRD members, Regent and Vice Regent, and around society. Secondary and primary data above were analyzed qualitatively and were presented in the descriptive form. The result of this research have show that the background of DPRD Kampar Regency decision was begun from the command from Jefry Noer Regent for A. Latief Hasyim to go out from the meeting. The theachers regard this eviction as an act of despising and causing humiliation against the teacher profession. As the result, this have rise up a protest from the teachers finally and then they done a demonstration on a large scale. In the other side, they also want that the Regent and Vice Regent would go back from their position. The teachers, students and other society element and component aspirations were realized by DPRD Kampar. DPRD suggested to Mendagri (The Minister of Home Affairs) to discharge Jefry Noer and A.Zakir, SH.MM from their position as Regent and Vice Regent in a 2001-2006 period by the Governor intervene. With the reason that there is a public trusteeship crisis on a large scale against Jefry Noer and A. Zakir, SH. MM toward their leadership. From the procedural and Law matter the DPRD decision was not legal and not accordance with the effective Law it self. It can be seen that the DPRD decision agains with the rule in Legislation No. 22 year of 1999 and the government legislative regulation No. 108 Year of 2000. DPRD impressed to put forward the political element and put aside the law element The substance of DPRD decision is that there is a public trusteeship crisis on a large scale as the result of the case which involve the DPRD responsibility, so the rule that must be held were is the government legislative regulation No. 108 year of 2000.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,DPRD,Pemberhentian Kepala Daerah, The Discharge-District Head-DPRD (Regional Legislative Assembly