Analisis Pelindungan Hukum Masyarakat dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Desa Wadas Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara

MUHRAZAQ FARIK, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.m., Phd

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pelindungan hukum masyarakat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Desa Wadas serta pertimbangan majelis hakim pada setiap putusan pengadilan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan hukum di balik upaya secara terus-menerus yang dilakukan Warga Wadas.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan atas data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder dengan alat berupa studi dokumen. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.   
Hasil penelitian menyimpulkan pertama, seluruh upaya pelindungan hukum yang dilakukan oleh Warga Wadas melalui jalur litigasi ditolak oleh pengadilan. Pengadilan menunjukan dominasi legalitas prosedural tanpa memperhatikan keadilan substantif. Selain itu, lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menunjukan bahwa pelindungan hukum dalam sistem peradilan, khususnya peratun, masih belum efektif. Kedua, Gugatan secara terus menerus yang dilakukan warga memunjukan bahwa perjuangan mereka lebih dari sekadar persoalan hukum formal melainkan bagian dari advokasi hak atas ruang hidup mereka. Selain itu gugatan berulang mereka didasarkan pada dampak langsung yang mereka rasakan akibat penambangan batu andesit. Ketidakpuasan terhadap majelis hakim juga menjadi faktor utama. Di samping itu, warga dan penasihat hukum melihat adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan keadilan terhadap hak konstitusional mereka.

This study aims to identify and analyze the legal protection efforts undertaken by the community and their implications for legal protection in land procurement for public interest development in Wadas Administrative Village. Furthermore, this study seeks to examine and analyze the judicial considerations in each court ruling regarding the lawsuits filed by the Wadas community.

This research employs a normative legal approach with a descriptive method. It is conducted through library research utilizing secondary data, including primary and secondary legal materials, with document study as the primary research instrument. The collected data is analyzed qualitatively and presented descriptively.

The research concludes, first, that all legal protection efforts undertaken by the residents of Wadas through litigation were rejected by the courts. The courts demonstrated a dominance of procedural legality without considering substantive justice. Additionally, the weak participation of the community in decision-making indicates that legal protection within the judicial system, particularly in administrative courts, remains ineffective. Second, the residents’ repeated lawsuits show that their struggle goes beyond mere formal legal issues; it is part of their advocacy for the right to live in their space. Furthermore, their repeated legal actions are driven by the direct impact they experience due to andesite mining. Dissatisfaction with the judicial panel’s reasoning is also a key factor. Moreover, the residents and their legal counsel identified legal loopholes that could be leveraged to fight for justice in protecting their constitutional rights.

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Pertimbangan Hukum