Implikasi yuridis pembagian dan penyerahan penguasaan harta bersama dalam Akta Kesepakatan Pembagian dan Penyerahan Penguasaan Harta Bersama terhadap perbuatan hukum atas tanah

Bilqiss Sheila Elyaagatha, Dr. Muhaimin, S.H., M.Kn.

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis akta kesepakatan pembagian dan penyerahan penguasaan harta bersama terhadap kepemilikan harta bersama dalam hal perceraian. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui kedudukan akta kesepakatan terhadap perbuatan hukum atas tanah berupa harta bersama.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian normatif empiris dengan meneliti data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dilengkapi hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian terkait topik penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa implikasi yuridis akta kesepakatan pembagian dan penyerahan penguasaan harta bersama terhadap kepemilikan harta bersama adalah tidak mengakhiri kepemilikan bersama janda dan duda, mereka tetap memiliki hak dan berkuasa bersama-sama. Kemudian kedudukan akta kesepakatan tersebut terhadap perbuatan hukum atas tanah berupa harta bersama sebagai: Akta Nomor: 30 sebagai persetujuan mantan pasangan untuk melakukan perbuatan pemindahan/peralihan, dan pembebanan hak tanggungan; Akta Nomor: 07 dan Akta Nomor: 30 sebagai alat bukti yang menjelaskan kedudukan pemegang hak yang sudah bercerai dan bagian harta bersamanya, untuk melakukan perbuatan permohonan perpanjangan jangka waktu hak atas tanah, pemecahan, pemisahan, dan penggabungan hak atas tanah; dan Tidak memiliki kedudukan untuk dipergunakan dalam hal pembagian hak bersama, perubahan data pendaftaran tanah, dan perubahan nama pemegang hak.

This study aims to determine and analyze the juridical implications of a deed of agreement for the division and transfer of control of joint property on the ownership of joint property in the context of divorce. Furthermore, it also aims to determine the legal standing of the deed to legal actions related land as joint property.

This research employs a normative-empirical research method, examining primary data from interview with respondents and secondary data in the from primary, secondary, and tertiary legal materials, supplemented by interviews with experts relevant to the research topic. This research is descriptive, and the data were analyzed using qualitative descriptive methods.

This study concludes that the legal implications of a deed of agreement for the division and transfer of control of joint property do not terminate the joint ownership of the widow and widower; they retain their rights and joint control. Furthermore, the legal standing of the deed of agreement to legal actions related land as joint property is as follows: Deed Number 30 serves as the former partners' consent to carry out transfer and encumbrance of mortgage rights; Deed Number 07 and Deed Number 30 serve as evidence explaining the position of divorced rights holders and their share of joint property for the purpose of extending land rights, splitting, separating, and merging land rights; and it does not have the standing to be used in the division of joint rights, changes to land registration data, and changes to the name of rights holders.

Kata Kunci : Pembagian Harta Bersama, Perceraian, Perbuatan Hukum atas Tanah.