Prinsip Keadilan dalam Penetapan Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Hiburan pada Usaha Karaoke Keluarga di Jakarta

Sevia Wulandari, Anugrah Anditya, S.H.,M.T.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan merupakan salah satu sumber  Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi besar, namun penetapan tarif  pajaknya harus mempertimbangkan prinsip keadilan agar tidak memberatkan  pelaku usaha, khususnya skala usaha seperti karaoke keluarga. Penulisan ini  bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam penetapan tarif pajak barang  dan jasa tertentu atas jasa hiburan pada usaha karaoke keluarga berdasarkan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara  Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) serta peraturan daerah terkait.  

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan  perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu berupa bahan  hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penetapan tarif pajak barang dan jasa tertentu atas  jasa hiburan pada usaha karaoke keluarga belum sepenuhnya mencerminkan  prinsip keadilan. Tarif pajak yang tinggi dapat menjadi beban bagi pelaku usaha,  sehingga mempengaruhi daya saing dan keberlanjutan usaha. 

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan fleksibel untuk  menyesuaikan tarif pajak dengan kondisi ekonomi lokal, kapasitas usaha, dan  kemampuan pelaku usaha. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum juga  menjadi penting untuk memastikan kepatuhan pajak tanpa menimbulkan  ketidakadilan. Penulisan ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah  untuk menetapkan tarif pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan pada usaha  karaoke keluarga secara adil agar dapat meningkatkan PAD tanpa menghambat  pertumbuhan sektor usaha karaoke keluarga. 

The tax on certain goods and services for entertainment services is one of the sources of Local Own-Source Revenue (PAD) with significant potential. However, the determination of tax rates must take into account the principle of justice so as not to burden business actors, particularly small-scale businesses such as family karaoke. This paper aims to analyze the principle of justice in determining the tax rate on certain goods and services for entertainment services in family karaoke businesses, based on Law Number 1 of 2022 on the Financial Relationship between the Central and Regional Governments (HKPD) and relevant regional regulations.

This study uses normative legal research methods with a statutory and conceptual approach. The data used consist of primary data (interview results) and secondary data, which include primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The results of the study show that the current tax rate on certain goods and services for entertainment services in family karaoke businesses does not fully reflect the principle of justice. High tax rates can be a burden on business actors, thereby affecting competitiveness and business sustainability.

Therefore, more adaptive and flexible policies are needed to adjust tax rates according to local economic conditions, business capacity, and the ability of business actors. Optimizing supervision and law enforcement is also essential to ensure tax compliance without causing injustice. This paper provides recommendations to local governments to determine fair tax rates on certain goods and services for entertainment services in family karaoke businesses in order to increase PAD without hampering the growth of the family karaoke sector

Kata Kunci : Pajak barang dan jasa tertentu, prinsip keadilan, dan karaoke keluarga