HAK DAN KEWENANGAN RAJA DAN PEJABAT KERAJAAN DALAM MENETAPKAN ATURAN S?MA DI MASA BALITU? DAN SI??OK

Ramadhan Arkan Paramandana, Dr. Tjahjono Prasodjo, M.A.

2025 | Skripsi | ARKEOLOGI

Aturan s?ma merupakan salah satu unsur terpenting dalam prasasti. Raja dan pejabat memiliki hak untuk menetapkan aturan di tanah s?ma yang ditetapkan oleh mereka. Untuk memastikan aturan yang mereka tetapkan dipatuhi oleh seluruh golongan masyarakat, raja dan pejabat kerajaan mencantumkan sapatha di dalam prasasti sebagai bentuk wewenang mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan hak dan wewenang yang dimiliki oleh raja dan pejabat kerajaan dalam kedua aspek tersebut pada masa pemerintahan Dya? Balitu? dan pada  masa pemerintahan Mpu Si??ok. Penelitian ini terdiri dari lima langkah, yaitu heuristik, kritik sumber, analisis, interpretasi, dan penulisan sejarah. Edisi dan terjemahan prasasti pertama dikumpulkan lalu diseleksi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Prasasti tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan pemberi s?ma lalu dipetakan aturan s?ma serta sapatha di setiap prasasti. Lalu hasil dari analisis tersebut diinterpretasikan dan dirangkai menjadi narasi sejarah. Hasil penelitian menunjukkan terdapat distribusi hak dalam penetapan aturan s?ma pada masa Balitu?. Namun, memasuki masa pemerintahan Mpu Si??ok hak tersebut hanya dimiliki oleh raja. Sementara itu, penggunaan sapatha sangat dipengaruhi oleh dinamika kerajaan, dinamika kerajaan yang bergejolak pada akhir masa pemerintahan Balitu? membuat sapatha pada masa tersebut lebih detail dan komprehensif

S?ma regulations are an essential part of a s?ma charter. A king or a dignitary has a right to regulate the activity in the s?ma which they established. In order to made that said regulation respected by the people, a king or dignitary may insert a sapatha in the charter as a form of their authority. This research aims to see the difference of rights and authority between king and dignitary in regulating a s?ma that they established and the sapatha they employed. This research consisted of five steps: heuristic, source criticism, analysis, interpretation, and historiography. The first step, heuristic, involves gathering edition and translation of Old Javanese inscriptions through literature study. The edition and translation of the inscriptions is further selected based on a set of conditions. The inscriptions that fulfill the conditions are then categorized, first on the base of the time of issuance, then based on the rank of the issuer  The research found that during the reign of Dya? Balitu?, there was a distribution of rights between king and dignitaries. However, during the reign of Mpu Si??ok the right to regulate and establish a s?ma was concentrated in the hand of the king. As for the sapatha, their utilization was heavily influenced by the stability of the state

Kata Kunci : Epigrafi, Sima, Prasasti