RATIO DECIDENDI DAN IMPLIKASI PUTUSAN MK DALAM MENGUPAYAKAN WEWENANG PENGAWASANNYA DITINJAU DARI PRINSIP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

ARIEF SUKMANA, Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H.,MA.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapan bagaimana ratio decidendi MK dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pengawasan hakim konstitusi dan menguji implikasi setiap putusannya dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan metode ini penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Cara memeroleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui peneltian kepustakaan, dimana data yang diteliti merupakan data sekunder atau bahan pustaka. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pedekatan konseptual. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pertama, MK menganut pandangan kalau kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus dimaknai secara mutlak. Oleh karenanya MK menghapus unsur-unsur eksternal yang memiliki kewenangan mengawasi hakim MK. Kedua, dari semua putusan, pandangan MK yang menganggap independensi kehakiman adalah hal yang mutlak adalah salah secara konsep. Pengawasan ektsernal hakim hanya sebatas pengawasan etik dan tidaklah mendegradasi independensi kekuasaan kehakiman. Penghapusan ketentuan demikian justru mengurangi akuntabilitas kehakiman, yang berujuang pada merusak independensi. Dengan demikian implikasi putusan MK adalah melemahkan independensi kekuasaan kehakiman.

This study aims to reveal how the Constitutional Court's ratio decidendi in deciding cases related to the supervision of constitutional judges and examine the implications of each decision from the principle of independence of judiciary. This is characterized as normative legal research, the research is carried out by researching primary, secondary, and tertiary legal materials. The method of obtaining data in this study is carried out through literature research, where the data studied is secondary data or library material. The analysis in this study uses qualitative analysis and the approach used, namely the legal approach, the case approach, and the conceptual approach. The results of the study reveal that First, the Constitutional Court adheres to the view that the independence of judicial power must be interpreted absolutely. Therefore, the Constitutional Court removed external elements that have the authority to supervise Constitutional Court judges. Second, from all the decisions, the Constitutional Court's view that judicial independence is conceptually wrong. Judges' external supervision is only limited to ethical supervision and does not degrade the independence of judicial power. The elimination of such a provision reduces judicial accountability, which leads to undermining independence. Thus, the implication of the Constitutional Court's decision is to weaken the independence of judicial power.

Kata Kunci : Pengawasan Hakim Konstitusi, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi