What's Stopping Domestic Worker Advocacy in Indonesia? Explaining the Halt of Domestic Workers Protection Draft Bill (RUU PPRT)
ONDO GOGO ALORBA SIRAIT, Muchtar Habibi Ph.D.
2025 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)
Studi ini menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal di balik tertundanya ratifikasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana dinamika koalisi advokasi berkontribusi terhadap keterlambatan yang berkepanjangan. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh-tokoh kunci dalam advokasi, serikat pekerja, dan anggota parlemen, serta melalui analisis data sekunder. Temuan studi ini mengungkap tantangan internal seperti kompleksitas koalisi—yang didominasi oleh LSM dan aktor masyarakat sipil daripada pekerja rumah tangga itu sendiri—ketergantungan berlebihan pada beberapa pemimpin, penurunan motivasi kolektif, keterbatasan sumber daya finansial, lemahnya koneksi politik, dan strategi tekanan yang kurang efektif. Secara eksternal, keterlambatan ini dipengaruhi oleh lemahnya gerakan buruh dengan tingkat serikat yang rendah, tidak adanya partai buruh yang kuat, dominasi pemberi kerja yang didukung oleh pemerintah yang pro-investasi, serta rendahnya prioritas pemerintah karena insentif politik dan ekonomi yang minim serta kepentingan pribadi pembuat kebijakan.
Studi ini memberikan kontribusi terhadap literatur advokasi pekerja rumah tangga dengan mengisi kekosongan dalam konteks Indonesia dan memasukkan perspektif legislator. Studi ini menyimpulkan bahwa stagnasi RUU tersebut merupakan hasil dari kombinasi tantangan internal dalam koalisi dan hambatan politik-ekonomi eksternal. Studi ini menyarankan agar kelompok advokasi memprioritaskan ratifikasi Konvensi ILO No. 189 sebagai dasar hukum untuk mendorong RUU ini ke depan. Studi ini juga merekomendasikan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menyediakan data akurat mengenai jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia. Selain itu, studi ini mendesak para pembuat kebijakan untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga guna menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil di Indonesia.
This study analyzes the internal and external factors behind the delayed ratification of the Domestic Workers Protection Draft Bill (RUU PPRT) in Indonesia, focusing on how the dynamics of the advocacy coalition contributed to the prolonged delay. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews with key advocacy figures, labor unions, and parliamentarians, as well as secondary data analysis. The findings reveal internal challenges such as the coalition’s complexity—dominated by NGOs and civil society rather than domestic workers—overreliance on leaders, declining collective motivation, limited financial resources, weak political connections, and ineffective pressure strategies. Externally, the delay was influenced by a weak labor movement with low unionization rates, the absence of a strong labor party, employer dominance backed by a pro-investment government, and low government prioritization due to minimal political or economic incentives and vested policymaker interests.
This study sheds light on domestic workers' advocacy literature by addressing gaps in the Indonesian context and incorporating legislators' perspectives. The study concludes that the bill’s stagnation results from a combination of internal coalition struggles and external political-economic barriers. It suggests that advocacy groups prioritize the ratification of ILO Convention No. 189 as a legal basis for advancing the bill. The study also recommends collaboration among stakeholders to provide accurate data on the number of domestic workers in Indonesia. Additionally, it urges policymakers to pass the Domestic Workers Protection Draft Bill to create a fairer labor system in Indonesia.
Kata Kunci : Policy Advocacy, Domestic Workers, Labor Movement, Labor Policy, Indonesia