Pelaksanaan fungsi-fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat

AWATANU, Osa, Dra. Ratnawati, SU

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang mampu melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal menjadi sangat penting bagi pertumbuhan dan perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu penelitian dengan judul “ Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) “ ini bertujuan untuk menggali dan menggambarkan bagaimana optimalitas pelaksanaan fungsi BPD yang meliputi fungsi mengayomi adat istiadat masyarakat, penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat, legislasi (pembuatan Peraturan Desa), anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa. Selain itu penelitian juga berupaya menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalitas pelaksanaan fungsi-fungsi BPD tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Data dianalisa secara kualitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, angket maupun dokumentasi. Dan untuk memperoleh data yang valid digunakan metode triangulasi dengan cara melakukan pengecekan silang (cross check) terhadap temuan atau data yang diperoleh. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa BPD Bumi Harjo belum mampu secara optimal menjalankan fungsinya sebagai pengayom adat istiadat masyarakat Desa, penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat Desa, pembuat Kebijakan/Peraturan Desa (legislasi), pelaksanaan fungsi anggaran dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan Desa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut adalah : pertama, faktor sumber daya demokrasi BPD Bumi Harjo (proses dan sistem rekrutmen keanggotaan, representativitas dan legitimasi) masih belum dapat mencerminkan kondisi BPD Bumi Harjo sebagai satu institusi demokrasi yang dapat diterima dan diandalkan sepenuhnya oleh masyarakat Desa ; kedua, sumber daya operasional bagi pelaksanaan fungsi BPD Bumi Harjo (kualitas sumber daya pendidikan anggota, keorganisasian, dukungan finansial dan dukungan kebijakan Pemerintah Kabupaten serta kekuatan untuk mengimbangi kemampuan dan pengaruh Kepada Desa) juga belum mampu menunjukkan sumber daya yang memadai bagi optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi BPD Bumi Harjo. Oleh karena itu maka disarankan agar : pertama, Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat dapat lebih mengintensifkan kebijakan atau program operasionalnya untuk memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya kelembagaan dan individual keanggotaan BPD ; kedua, BPD Bumi Harjo dapat lebih meningkatkan intensitas dan kualitas hubungan dengan masyarakat desa sehingga dapat lebih meningkatkan kadar legitimasi yang dimilikinya ; dan ketiga, menanamkan budaya organisasi dengan lebih mengaktifkan tindakantindakan BPD secara kelembagaan, sistematis dan terorganisir.

Implementation of Rural Council (Badan Perwakilan Desa (BPD)) functions optimally is very important for improving implementation of democracy at Rural Government level. Therefore, the topic of this research is “ Implementation of BPD Functions at the Rural Government in Bumi Harjo Village, Kumai, West Kotawaringin Regency, Central Kalimantan.” This Research proposed to explore and describe the implementation of BPD functions, included as culture and society care, community catalisator, legislative, budget and controller toward Rural Government implementation. Beside that, this research proposed to gather several factors which influenced BPD functions. Methodology of this research is qualitative method by explore descriptive approach. Data analized qualitatively. Data collected by interview, questionaire and documentation. Triangulation method is used to crosscheck data which are collected before. Result of research showed that BPD Bumi Harjo could not implement it’s functions optimally as culture and society care, community catalisator, legislative, budget and controller. Several factors influenced that result are : first, democracy resources at BPD Bumi Harjo (process and system of member recruitment, representativeness and legitimation) are not showed as a good democracy institution ; second, operational resources for implementation of BPD functions (The quality of human resource, organization (system quality), financial support, Public Policy of The Region and power influenced The Cheaf of Rural) are olso other factors could not optimalize implementation of BPD functions. Based on the result above, it could be suggested that : first, Government of West Kotawaringin Regency could more intensive to implement some operational programs and policy to facilitate human resources quality growth and member of BPD; second, BPD Bumi Harjo should be optimalize intencity and quality of relationship, causing BPD could improve it’s legitimation ; third, socialize arganization culture by optimalize BPD implementation systematically.

Kata Kunci : fungsi mengayomi adat istiadat masyarakat, penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat, legislasi, anggaran dan pengawasan, sumber daya demokrasi dan sumber daya operasional, culture and society care, community catalisator, legislative, budget and controlle