Perlindungan Hak-Hak Istri terhadap Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam

Siti Chatrunnada, Dr. Hartini, S.H., M.Si

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh marital rape dan perspektif hukum Islam dalam melindungi hak-hak istri terhadap marital rape sebagai alasan perceraian. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis studi kepustakaan dikombinasikan dengan wawancara narasumber. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka kemudian data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analisis kualitatif. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hakim melakukan pertimbangan faktor hukum, fakta-fakta yang timbul dalam persidangan, dan kemaslahatan untuk memutus perkara perceraian. Namun pada praktiknya hakim tidak bisa lepas dari alasan perceraian yang telah ditentukan dalam KHI dan UU Perkawinan ditambah para penggugat biasanya tidak menonjolkan penyebab marital rape karena alasan budaya dan belum dikenal secara normatif sehingga perkara perceraian ini tetap diputus karena “perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.” Perspektif hukum Islam dalam melindungi hak-hak istri terkait marital rape dalam Al-Qur’an sering disalahartikan karena cenderung menekankan otoritas suami sehingga istri harus memenuhi kebutuhan seksual suami. Akan tetapi tedapat beberapa udzur syar’i bagi istri untuk menolak berhubungan karena haid, nifas, atau sakit. Meskipun tindakan marital rape belum diakui eksplisit dalam hukum Islam sebagai dasar perceraian, ia dianggap melanggar maqasid syari’ah, yang bertujuan menciptakan hubungan harmonis dalam pernikahan. Akan tetapi tindakan marital rape yang dilakukan suami terhadap istri tidak dapat dianggap sebagai nusyuz dan bertentangan dengan syariat Islam sehingga istri tetap berhak atas hak-haknya setelah bercerai seperti nafkah iddah dan mut’ah. Kasus marital rape seringkali diabaikan dengan alasan pemenuhan hak suami sehingga diperlukan pendekatan yang lebih progresif untuk mengakui marital rape sebagai alasan perceraian yang sah.

ABSTRACT

This research aims to determine the judge's considerations in deciding divorce cases caused by marital rape and the perspective of Islamic law in protecting the rights of wives against marital rape as a reason for divorce. 

This study is a normative legal study with a type of literature study combined with interviews with informants. Data collection was carried out through literature studies, then the collected data was analyzed descriptively using qualitative analysis. 

The results of the study and discussion show that judges consider legal factors, facts that arise in the trial, and the interests of deciding divorce cases. However, in practice, judges cannot be separated from the reasons for divorce that have been determined in the KHI and the Marriage Law, plus the plaintiffs usually do not highlight the causes of marital rape for cultural reasons and are not yet recognized normatively so that these divorce cases are still decided because of "continuous disputes and quarrels." The qawwam perspective in the Qur'an is often misinterpreted by emphasizing the husband's authority so that the wife must fulfill her husband's sexual needs. However, there are several udzur syar'i for wives to refuse intercourse due to menstruation, postpartum, or illness. Although marital rape has not been explicitly recognized in Islamic law as a basis for divorce, it is considered to violate the maqasid sharia, which aims to create a harmonious relationship in marriage. However, marital rape committed by a husband against his wife cannot be considered as nusyuz and contrary to Islamic law so that the wife still has the right to her rights after divorce, such as iddah and mut'ah maintenance. Given the frequent dismissal of marital rape under the guise of fulfilling marital obligations, a more progressive legal approach is essential to formally recognize marital rape as valid grounds for divorce.

Kata Kunci : marital rape, perceraian, hak-hak istri