Kuasa atas air :: Sengketa irigasi dalam perubahan cara produksi pertanian (Sawah ke Tambak) di wilayah sekitar Waduk Joto Lamongan
ASKURI, Dr. Partini, SU
2004 | Tesis | S2 SosiologiTesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di wilayah sekitar Waduk Joto, Lamongan. Pertanyaan pokok yang ingin diketahui dari penelitian ini adalah bagaimana perubahan cara produksi pertanian, yaitu dari persawahan ke pertambakan, berpengaruh terhadap hubungan-hubungan produksi yang terjadi di kalangan petani, sekaligus mengetahui relasi-relasi kuasa yang berkembang dalam pengelolaan irigasi yang sangat penting bagi transisi pertanian di wilayah ini. Penelitian ini dikembangkan dengan metode kualitatif yang beroperasi dari data naratif seperti yang ditafsir sesuai maknanya bagi si pelaku. Teknik yang dikembangkan meliputi dokumentasi, studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini merupakan sebuah pola perubahan hubungan produksi dan relasi-relasi kuasa yang berkembang di kalangan petani wilayah sekitar Waduk Joto, terutama wilayah lebakan. Intervensi negara dalam bentuk pembangunan Waduk Joto pada era kolonial merupakan buah dari tindakan-tindakan rasional yang dilakukan oleh negara untuk mendapatkan penghasilan ekonomi (economic returns) yang optimal. Akan tetapi, proses-proses yang berkembang selanjutnya tereduksi menjadi instrumental action yang melahirkan birokratisasi yang mengekang. Seiring dengan perubahan kebijakan negara dalam hal pangan, petani juga dimobilisasi untuk menanam tanaman pangan (beras) untuk memenuhi target swasembada pangan nasional. Dalam proses mobilisasi tersebut, para petani mengkonsentrasikan lahan pertaniannya, sehingga menimbulkan polarisasi sosial yang semakin tajam, yaitu petani kaya (berlahan luas), petani menengah (berlahan sedang), dan petani miskin (berlahan sempit). Penetrasi teknologi pertambakan di Lamongan bagian tengah berpengaruh pada cara produksi pertanian di wilayah lebakan. Akan tetapi, adaptasi teknologi baru tersebut hanya dimonopoli oleh kalangan petani kaya. Akibatnya, hubungan-hubungan produksi pun berubah. Kalangan petani miskin membangun hubungan patronase dengan petani kaya, sementara kalangan petani kaya sendiri membangun patronase dengan negara untuk tujuan kolusi pengairan. Hal inilah yang akhirnya menyeret petani kaya terlibat konflik dengan kalangan petani menengah yang tetap konsisten dengan pertanian sawah. Konflik terutama disebabkan oleh ketidakadilan dalam distribusi air yang dikelola oleh pemerintah. Seiring dengan krisis multi-dimensional dan reformasi yang menggejala di Indonesia pada akhir abad ke-20, peran negara akhirnya semakin melemah dan demokrasi menjadi tuntutan masyarakat. Akan tetapi, dalam konteks lebakan, lemahnya peran negara dalam mengontrol irigasi Waduk Joto justru digantikan oleh mekanisme pasar, di mana irigasi lebih banyak melayani pertambakan petani kaya daripada persawahan petani menengah atau miskin, karena pertambakan memberikan surplus yang lebih besar dari mekanisme pasar. Demokrasi atas air hanyalah mengembalikan peran elit pedesaan untuk meraih keuntungan lebih besar dari pertambakan melalui kontrol atas air di Waduk Joto.
The thesis is compiled pursuant to result of executed research in the region of basin of Joto, Lamongan. The research questions is: (1) how the change of the mode of agricultural production (from rice to fisheries) having an effect on to relation of production that happened among peasant; and (2) how the relation of power expanding in management of irrigation that is very important for agricultural transition in the region. The research is developed with qualitative method that operating from narrative data such as interpreted according to its meaning to the perpetrator. So, documentation, references study, observation, and depth interviews are used in this research. The conclusion of the research represent a pattern of relation of power in agricultural transition in the region of basin of Joto, especially in lebakan region. Development of basin of Joto as a state intervention at the colonial era represent an effect of rational actions which done by state to get the optimal economic returns. However, the processs expanding hereinafter is reduced become an instrumental action bearing the iron cage of bureaucracy. Along with the change of food policy of the state, the peasant was also mobilized to plant food crop (rice) to fulfill national target on self sufficiency in food. In the mobilization process, the peasant concentrated their agricultural farm that causes social polarization (tripolar): (1) the rich peasant (with wide farm); (2) the middle peasant (with middle farm); and (3) the poor peasant (with tight farm). Technological penetration of fisheries in the middle Lamongan region influenced the change of mode of production in the region of lebakan. However, the technological adaptation is only monopolized by rich peasant. As a result, the relation of production even also change. The poor peasant built a patronage relation with rich peasant, whereas the rich peasant built a patronage relation with the state for irrigating collution. This matter caused the conflict between the rich peasant and the middle peasant which to be consistent with rice production. The conflict was especially caused of the injustice of water distribution that managed by government. Along with multi-dimensional crisis and reformation era in Indonesia, the role of state becomes weakly, and democratization becomes the society demand. In the context of lebakan, the role of state in controlling irrigation of Basin Joto is replaced by market mechanism, where the irrigation serve the fisheries of rich peasant more than rice plant of middle or poor peasant, because the fisheries give more surplus from market mechanism. Democratization on water brings back the role of the rural elite to get more benefits from fisheries through the control on water in Basin Joto.
Kata Kunci : Konflik,Sengketa Irigasi,Cara Produksi Pertanian,irrigation, peasant, and state.