Membangun birokrasi daerah melalui perencanaan rekruitmen :: Studi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Murung Raya

ROJIKINNOR, Drs. Josef Riwu Kaho, MPA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Otonomi Daerah merefleksikan besarnya kewenangan yang dimiliki Daerah sebagaimana yang tertuang dalam UU NO 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Besarnya kewenangan yang dimiliki Daerah memposisikan Pemerintah Daerah, khususnya birokrasi Daerah sebagai aktor utama yang sangat berperan dalam mengelola dan mengimplemantasikan kewenangan dimaksud agar mampu mendorong percepatan pertumbuhan pembangunan dan pelayanan publik. Penguatan terhadap peran birokrasi Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan jika tidak diimbangai dengan tersedianya sumber daya aparatur yang handal dan profesional niscaya tidak akan memberikan ekspektasi apapun terhadap upaya untuk menciptakan Daerah yang mandiri dan otonom.Untuk itulah birokrasi Daerah diperlukan penataan pada aspek sumber daya manusia dalam hal ini bagaimana proses rekrutmen mampu berperan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, melalui tahapan kegiatan mencari dan menarik calon,seleksi,distribusi dan penempatan (merit sistem) Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana peneliti bermaksud menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan fakta empirik yang telah dihimpun dilapangan melalui pengumpulan data, reduksi data,sajian data dan membuat proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,dokumentasi,dan observasi. Sumber data diperoleh melalui sumber informan yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian serta sumber lainnya berupa dokumen,laporan, surat keputusan dan buku-buku yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Dari hasil analisis data terlihat bahwa perencanaan rektutmen yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya tidak terencana dengan baik serta menggunakan pola-pola yang mengarah pada praktek patronase. Hal ini terlihat belum adanya perencanaan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi berapa jumlah masing-masing kebutuhan Badan/Dinas/Unit berdasarkan jenjang pendidikan dan keahlian. Pada tahapan mencari dan menarik calon melalui surat pengumuman yang dipublikasikan belum dilakukan secara transparan, ini terlihat tidak dicantumkannya berapa jumlah formasi yang tersedia dan berapa jumlah yang dibutuhkan berdasarkan jenjang pendidikan dan keahlian. Proses seleksi yang tidak kompetitif jika dilihat dari standar nilai yang digunakan untuk menyeleksi. Distribusi dan penempatan yang belum mencerminkan tingkat kebutuhan. Untuk memperoleh sumber daya aparatur baik kuantitas dan kualitas agar birokrasi mampu mengatasi berbagai tantangan untuk mencapai tujuan perlu dilakukan perencanaan secara komprehensif mengenai tingkat kebutuhan masingmasing Badan/Dinas/Unit berdasarkan jenjang pendidikan dan keahlian.Meningkatkan standar persyaratan yang lebih kompetitif.Seleksi yang dilakukan secara objektif dan kompetitif.Distribusi dan penempatan yang didasarkan pada tingkat kebutuhan.

The Regional Autonomy reflects the level of authority possessed by the regions as stipulated in the Law no.22 / 1999 on the Regional Government. The authority owned by the region positions the regional government, in particular the regional bureaucracy as the main actor playing the major role in managing and implementing the authority to encourage the acceleration of the growth of development and public service. The fortification of the regional bureaucracy’s role in the management of the government, if not kept balanced with the professional and capable apparatus resource, will certainly not provide any expectancy for the efforts to create an independent and autonomous region. Thus, in the regional bureaucracy, organizing in the human resource sphere is required in terms of how the recruitment process can play the role in fulfilling the human resource, from the quality as well as quantity aspects, through the recruitment stages of the seeking and attracting the candidates, the selection, the distribution, and the positioning stage (the merit system). The methodology of the research used is the qualitative-descriptive one, where the researcher means to depicts the reality based on the empirical fact in the field by means of data collecting, data reduction, presentation, and propositions to draw conclusions. The data is obtained through interviews, documentation, and observation. The source of the data is gained from the informative sources associated with this study in the forms of documents, reports, decrees, and other books considered relevant with the topic of this study. The data analysis of this study shows that the recruitment planning in the regional government of the Murung Raya regency is not planned well and uses the patterns tending to be that of patronizing practices. It is indicated from the unavailability of the comprehensive planning to indicate the personnel needs of each institution / unit / corporation, based on the levels of education and skill levels. The stage of the seeking and attracting the new candidates through published announcement letter is not conducted transparently, as indicated in the fact that the letter does not write down how many formations are available, and how many personnel are required based on the educational and skill levels. The process of selection is uncompetitive perceived from the standards of the assessment used in the selection. The distribution and positioning still have not reflected the level of the requirement. In order to gain good apparatus resources in quantity as well as in quality, a comprehensive planning is required on the requirement level of each institution / unit / corporation based on the education and skill levels, so that the bureaucrats will be able to overcome the many challenges they are faced with. Also required are: the improvement of more competitive standard of requirements, a more objective and competitive selection, and the distribution and positioning based on the level of requirement.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah,Perencanaan Rekrutitmen,Birokrasi Daerah