Kinerja birokrasi pemerintah Kecamatan Bati-Bati dalam memberikan Civic Services setelah diadakan pelimpahan Pegawai Negeri SIpil (PNS) Pusat ke Daerah

SAFARIN, Drs. Haryanto, MA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Salah satu kebijakan pemerintah setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah pelimpahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat ke Daerah. Harapannya adalah agar pelayanan kepada masyarakat bisa menjadi lebih dekat dan efektif-efisien. Kenyataannya di lapangan banyak dikritik oleh banyak fihak, dengan menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh birokrasi di tingkat lokal malah melemah. Inilah yang menjadi perhatian penulis untuk menelitinya di tingkat lokal, yang secara spesifik pada kecamatan. Tesis ini ditujukan untuk mengetahui kinerja birokrasi pemerintah kecamatan di tingkat lokal dalam memberikan civic services setelah diadakan pelimpahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat ke Daerah. Dengan menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer berasal dari seluruh pejabat struktural pada kantor Camat Bati-Bati dan beberapa pejabat struktural pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, serta beberapa anggota masyarakat yang sedang atau pernah menggunakan pelayanan publik. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen yang tersedia. Adapun penilaian kinerja birokrasi kecamatan Bati-Bati dalam memberikan civic services dengan menggunakan dimensi kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan moral-etika pelayanan. Salah satu fungsi birokrasi pemerintah kecamatan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menilai kinerja birokrasi pemerintah kecamatan tersebut dalam memberikan civic services, diharapkan birokrasi pemerintah kecamatan bisa memperbaiki kinerjanya bila masih lemah atau meningkatkan lagi prestasi organisasi di masa depan apabila sudah kuat. Penelitian di lapangan ditemukan fakta bahwa kinerja birokrasi pemerintah kecamatan Bati-bati dalam memberikan civic services setelah diadakan pelimpahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat ke Daerah bisa diinterpretasikan atau disimpulkan kurang baik, meskipun kalau dirinci per seksi pada kantor camat Bati-Bati tersebut adalah sebagai berikut : seksi pemerintahan, buruk (tidak baik); seksi ketentraman dan ketertiban, cukup baik; seksi pembangunan, kurang baik; dan seksi kesejahteraan sosial, baik. Rekomendasi untuk perbaikan ke depan yang penulis ajukan adalah : pertama, kualitas pelayanan pada Kecamatan Bati-Bati harus lebih ditingkatkan lagi, terutama perlu adanya inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan. Kedua, Akuntabilitas pelayanan birokrasi pemerintah Kecamatan Bati-Bati harus diperbaiki lagi, terutama dalam hal transparansi dan hal-hal yang berbau kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Ketiga, moral-etika pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi Pemerintah Kecamatan Bati-Bati dalam memberikan pelayanan civic services harus ditingkatkan lagi, terutama dalam hal sopan santun.

One of the government policy after specifying of Law Number 22 Year 1999 About Local Government, is to overflew of Public Servant Civil ( PNS) Center to Local Government. The expectation is services to society can become nearer and effective-efficient. The reality in field there are many criticized by many people, by expressing that services given by bureaucracy in local level so weaken. That is why the writer attention to check it in local level, as speciffically at sub-regency. This thesis is addressed to know the performance of local level governmental bureaucracy in giving civic services after overflew of Public Servant Civil ( PNS) Center to Lokal Goverment. By using method qualitative in conducting research. Technique of data collecting is through observation, interview, and documentation. Source of primary data come from entire structural functionary at office of Sub-Regency chief and some structural functionary at sub-province Tanah Laut, and also some society member which is in given services or who ever have used the public service. The data secondary come from available document. As for assessment of performance sub-regency bureaucracy in giving public service by using dimension quality of service, accontability, and moral-etique servicing. One of the function governmental sub-regency bureaucracy is giving the services to society. By judging governmental sub-regency bureaucracy performance in giving civic services, expectency is governmental sub-regency bureaucracy can repair its performance if its still weaken or improve its organizational achievement again in the future if it have strength. Research in field found the fact that performance of sub-regency bureaucracy in giving civic services after overflew of Public Servant Civil ( PNS) Center to Local Government can be interpreted or concluded unfavourable, though if detailed by per section at sub-regency chief office the gain shall be as follows : governance section, bad (not good); section of tran-quillity and orderliness, good enough; development section, unfavourable; and social prosperity section, good. Recommendation for the repair of forwards which writer raise is : first, quality of service at sub-regency Bati-Bati have to be more be improved again, especially to make some innovation in giving services. Second, the accountability of governmental sub-regency bureaucracy have to be improve more, especially in giving transparency and something like collusion, corruption, and nepotism. Third, The moral-etique servicing of governmental sub-regency bureaucracy in giving civic services have to be more be improved again, especially about etiquette.

Kata Kunci : Kinerja Birokrasi,Pelimpahan PNS,Civil Service