Implementasi kewenangan Badan Pengawas Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur dalam melaksanakan pengawasan terhadap perangkat daerah

SUSANTO, Heni, Prof. H. Soehino

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum-Kenegaraan)

Otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang luas kepada daerah Kabupaten dan Kota, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Untuk melaksanakan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan Kota tersebut dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, pemerintah Kabupaten dan Kota telah membentuk perangkat daerah otonom baik dalam bentuk dinas, badan dan kontor. Salah satu perangkat daerah otonom yang telah dibentuk adalah Badan Pengawas Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintah daerah, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kewenangan Badan Pengawas Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur dalam melaksanan pengawasan terhadap perangkat daerah otonom dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu dengan mengkombinasikan penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam dengan nara sumber yang berkompeten kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, sedangkan penelitian hukum normatif menganalisis bahan hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah di Kalimantan Timur dalam satu tahun anggaran berjalan belum dapat menyentuh pada semua perangkat daerah yang ada, yaitu berkisar 50 % dari unit kerja yang ada. Kendala yang dihadapi antara lain; sumber daya manusia yang masih terbatas, meningkatnya kasus yang berasal dari laporan masyarakat yang perlu ditangani segera serta belum adanya petunjuk teknis operasional pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati. Upaya yang ditempuh pemerintah daerah, adalah memfungsikan jabatan struktural administrasi untuk melakukan pengawasan, memprioritaskan penanganan kasus yang urgen untuk ditindaklanjuti dengan segera serta menetapkan mekanisme pelaksanaan pemeriksaan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati agar adanya kepastian dalam proses penyelesaian pemeriksaan, dengan demikian diharapkan pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara terus menerus, cepat dan kerkesinambungan agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Autonomous of area decanted in Number of Law 22 Year 1999 giving wide authority to area of Regency and Town, as decanted in Section 7 sentence ( 2) Number of Law 22 Year 1999. To execute the business becoming authority of area the Town and Regency by relate at Governmental Regulation of Number 84 Year 2001, government of Regency and Town have formed the good otonomous area peripheral in the form of on duty, Bureau and Office. One of otonomous area peripheral is which have been formed by Bureau of Area Supervisor having duty assist the Regional Leader in management of area governance in controlling area in region and local government, therefore this research is conducted to know the implementation of authority Bureau of Supervisor Area of Regency and Town in East Kalimantan in implementation controlling to otonomous area peripheral in supporting autonomous execution of area. In research use the descriptive research method, that is by combining research of empirical law and research punish the normatif, research of empirical law conducted by interview exhaustively with the resource person which have competence to later;then date gathered to be analysed qualitative, while research punish the normatif analyse the substance punish with the approach of law and regulation and approach conceptually. From research result conducted by that controlling implementation conducted by Supervisor Area Bureau in East Kalimantan in one budget year walk not yet earned to touch at all of existing area peripheral, that is gyrate 50 % from existing job unit. Constraint faced by for example; human resource which still be limited, the increasing of case coming from society report which require to be handled immediately and also not yet the existence of technical guide of operational of controlling execution is set in form of Regent Decree. Effort which gone through by a local government, functioned the structural position or occupation of administration to conduct the controlling, priority of case handling which urgen of immediately and also specify the mechanism of inspection execution in the form of Regent Decree of so that existence of certainty in course of solving of inspection, thereby expected by a controlling execution can be conducted continually, quickly and sustainability of so that authoritative and clean governance creation.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Controlling, authoritative and clean Governance