Kewenangan Dinas Kehutanan dalam pengelolaan hutan produksi di era otonomi daerah :: STudi kasus di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah

PADEATU, Helena A, Dr. Marsudi Triatmodjo, SH.,LL.M

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum-Kenegaraan)

Penelitian ini mengenai Kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai Dalam Pengelolahan Hutan Produksi di Era Otonomi Daerah, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan studi dokumen atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu, juga dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh bahan-bahan dalam rangka menunjang data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mencari jawaban atas permasalahan mengenai kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai dalam pengelolahan hutan produksi, tumpang tindih/inkosistensi pengaturan dan pelaksanaan kewenangan serta kebijakan Dinas Kabupaten Banggai dalam pengelolahan hutan produksi di era otonomi daerah. Berdasarkan analisis data hasil penelitian diperoleh data yang memberikan gambaran bahwa kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai dalam pengelolaan hutan produksi meliputi usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta usaha pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan pada hutan produksi, yang dilakukan melalui pengesahan peta lokasi areal, memberikan rekomendasi pengajuan permohonan izin, penetapan peta dan luas areal kerja (working area), dan pengesahan rencana kerja tahunan atau satu tahun. Sedangkan tumpang tindih/inkosistensi dalam pengaturan pengelolahan hutan produksi, selain timbul karena berlakunya PP. No. 34 tahun 2002 yang bertentangan dengan UU. No. 41 tahun 1999, namun dalam tingkat peraturan pelaksanaannya terjadi inkosistensi pengaturan antara Kepmenhut, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kabupaten Banggai. Tumpang tindih/inkosistensi juga terjadi dalam pelaksanaan kewenangan pemberian izin oleh Bupati Kabupaten Baggai, yang mensyaratkan adanya tembusan ke Gubernur dan Menteri dalam pemberian izin pemanfaatan dan pemungutan hutan produksi guna memperoleh persetujuan dan pengesahan. Perlunya kebijakan yang harus mengutamakan kesejahteraan rakyat dan masyarakat setempat, orentasi budaya birokrasi dan akuntabilitasnya kepada publik, tidak bertentangan dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bersifat eksploitatif serta diskriminasi serta senantiasa memahami potensi, kearifan dan budaya lokal. Semua itu harus didukung dan dilakukan oleh Dinas kehutanan Kabupaten melalui langkah strategis dengan merumuskan tujuan organisasi, sasaran organisasi dalam lima tahun kedepan serta kebijakan-kebijakan operasional, program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan pengelolahan hutan produksi di Kabupaten Banggai.

This research regarding Authorithy of Banggai Forestry Regency Bureau in Production forest management in District Autonomous Era, by using normative juridical approach which is through bibliography research with document study to verdict materials,primary, secondary and tertiary. Besodes that, is also conducted by field research to obtain primary datas in order to supporting data, which is obtain in bibliography research. This research is aim to know and look for answers to problem concerning on Bureau of Forestry Banggai Regency Authority in production forest management in district aoutonomous era. Data analysis on research gave picture that authority of Forestry Bureau of Banggai Regency in production forest management that is the effort of harvesting and utilization of forest product of log and non log and also the effort of area exploiting and enviromental service at production forest, which is through authentication of location area map, giving recommendation to application proffering of permit, determination of map and vast of working area, and authentication of annual plan work or one year. While overlapping/inconsistency in arrangement of production forest management, besides arising from PP no. 34 year 2002 which oppose against UU No, 41 year 1999, but in level regulation implementation and regent decree of Banggai Regency. Overlapping/inconsistency also happenen in authority implementation of conferral permit by regent of Banggai Regency, which requiring the existence of forwarding to governor and Minister in conferral permits of exploiting and harvesting production forest to obtain authentication and approval. The importance of policy which must major prosperity of local society and people, cultural orientation of its bureaucracy and accountability to public, do not interfere in and disgress from prefail law and regulation and not exploitative and also discrimination and also always comprehend the potency, wisdom and local cultural. All that have to be supported and conducted by Bureau of Forestry Regency through strategic action by formulating the organizational objective, organizational target in next five year and also operational policy, activity and program which supporting implementation of production forest management in Banggai Regency.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,Otonomi Daerah,Dinas Kehutanan,Pengolahan Hutan, Production Forest, District Authonomous