Implementasi niatan politik eksekutif daerah dalam pembentukan pranata hukum daerah yang legal dan baik serta demokratis

YOGOBI, Marthin, Dr. Bernadus Sukismo, SH.,MH

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum-Kenegaraan)

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimanakah realisasi implementasi niatan politik Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pembentukan pranata hukum daerah yang legal dan baik serta demokratis; apakah eksistensi pranata hukum daerah sebagai implementasi niatan politik eksekutif daerah, harus sesuai dengan konsep negara hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik; perlukah asas demokrasi diimplementasikan dalam pembentukan pranata hukum daerah. Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum empiris dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Dalam tipe penelitian hukum normatif, bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara normatif dengan menggunakan pendekatan historis, komparatif, peraturan perundang-undangan dan konseptual, masing-masing dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut : Realisasi implementasi niatan politik pembentukan pranata hukum daerah Kabupaten Sleman yang legal dan baik serta demokratis, sampai saat ini terindikasi belum sepenuhnya seperti yang diharapkan karena dalam mekanisme dan prosedur pembentukannya belum secara optimal mengadopsi prinsip keterbukaan dan asas-asas umum perundang-undangan yang baik serta belum mengoptimalkan peran serta masyarakat; Eksistensi pranata hukum daerah sebagai implementasi niatan politik DPRD dan eksekutif daerah harus sesuai dengan konsep negara hukum dengan pertimbangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) dan pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional, demikian pula harus sesuai dengan asas-asas umum perundangundangan yang ba ik dengan pertimbangan mengadopsi asas-asas tersebut secara optimal, diharapkan kuantitas dan kualitas pranata hukum daerah dapat tertata dan terjaga dengan baik; Asas demokrasi perlu diimplementasikan dalam pembentukan pranata hukum daerah dengan pertimbangan bahwa masyarakat atau rakyat daerah dapat turut serta dan mendukung perencanaan, pembentukan dan pelaksanaan suatu kebijakan daerah yang dikemas dalam suatu pranata hukum daerah, secara sadar dan bertanggung jawab. Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain : Guna mewujudkan pranata hukum daerah yang legal dan baik serta demokratis , jajaran pemerintahan Kabupaten Sleman agar kiranya segera melakukan optimalisasi untuk mengadopsi prinsip keterbukaan dari asas-asas umum perundang-undangan yang baik serta menggalakkan peran serta masyarakat; Jajaran pemerintahan Kabupaten Sleman seyogyanya segera melakukan optimalisasi program sosialisasi pemahaman tentang makna dan manfaat prinsip keterbukaan, asas demokrasi, asas-asas umum perundang-undangan yang baik dan peran serta masyarakat, dalam kaitannya dengan perencanaan dan pembentukan pranata hukum daerah guna mengemas kebijakan-kebijakan daerah.

To prevent regulations taking the form of executive decision or local government regulation from being defect, each promulgation of local government-level regulation should refer to the concept of rule of law, principle of democracy in the enactment of regulations, and general principle of good regulation. The absence of clarity in the implementation of the executive’s political will in the promulgation of democratic regulation posed some problems. The legal issues raised here are : how the realization of the implementation of Sleman Regency Government’s political will is in the promulgation of good and democratic regulations; whether the existing regulations ( and legal institutions ) as the reflection of executive’s political will should be in line with the rule of law concept and the principle of good government; whether the principle of democracy should be implemented in the promulgation of local government-level regulations. The research method applied here was a combination of empirical legal research and normative one. The empirical legal research was conducted through in-depth interview and observation. Data collected were then qualitatively analyzed. In conducting normative legal research, legal materials collected were normatively analyzed by usin g historical, comparative, regulative, and conceptual approaches; each of which was appropriately applied. The research finding has shown that the existing implementation of political will in the promulgation of good and democratic regulations ( and the establishment of democratic legal institutions ) has not so far been as expected, since its mechanism and procedure has not fully adopted the principle of openness, the principle of good regulation, and has not maximized public participation. The existence of legal institutions and regulations as a reflection of the implementation of legislature and executive’s political will should be in line with the concept of rule of law on the basis that Indonesia is a rule of law state ( rechtstaat ), and local government is a sub-system of national level government. It should also be in line with the principle of good regulation in the sense that by fully adopting that principle, the quantity and quality of regulations ( as well as legal institutions ) can be well managed and kept. The principle of democracy needs to be implemented within the promulgation of regulations on the basis that people ( in provinces or regencies/ cities ) are able to participate intentionally in the planning, promulgation and implementation of local government policy wrapped in a local government regulation. It is recommended that in order to promulgate good and democratic regulations, the Government of Sleman Regency should fully adopt the principle of openness and good regulation as well as promoting public participation. The Government of Sleman Regency should maximize socialization program on the essence and utility of the principle of openness, principle of democracy, principle of good regulation and public participation in connection with the planning and promulgation of local government-level regulations in order to wrap its policies.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,Negara Hukum,Pembentukan Perpu,implementation of political will, promulgation of good and democratic regulations