Persepsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Andika Kencana Siregar, Bapak Aviandi Okta Maulana, SE., M.Acc., Ak.,C.A., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Obligasi daerah merupakan salah satu metode pembiayaan yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk digunakan pemerintah daerah sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pendanaan pusat dalam menjalankan program pembangunan daerah. Beberapa pemerintah daerah yang ada di Indonesia seperti Pemprov. Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah pernah mengeluarkan rencana untuk menerbitkan obligasi daerah namun rencana tersebut berakhir dengan kegagalan. Samapai saat ini belum ada satupun pemerintah daerah di Indonesia yang berhasil menerbitkan obligasi daerah termasuk Pemprov. Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk menggali alasan yang menyebabkan Pemprov. Sulawesi Selatan belum berhasil menerbitkan obligasi daerah sebagai salah satu cara alternatif untuk mendanai pembangunan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendakatan studi kasus serta menggunakan metode wawancara dari beberapa narasumber yang terlibat dalam lingkungan Pemprov, Sulawesi Selatan. Teori aktor jaringan juga digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemprov. Sulawesi Selatan memiliki kondisi keuangan yang mendukung untuk penerbitan obligasi daerah. Adapun yang menjadi halangan bagi Pemprov. Sulawesi Selatan untuk menerbitkan obligasi daerah  adalah belum ada dukungan kebijakan dari pejabat setempat terutama dari kepala daerah sendiri serta tidak adanya peraturan daerah yang jelas untuk penerbitan obligasi daerah.

Municipal bonds are one of the financing methods that have received permission from the central government to be used by local governments to reduce dependence on central funding in carrying out regional development programs. Several local governments in Indonesia such as the local government of Jakarta, West Java, and Central Java already planned to issue municipal bonds but the plans failed. Until now there is no single local government in Indonesia that has successfully issued municipal bonds including South Sulawesi Provincial Government.  Therefore, this research was conducted to explore the reasons why the South Sulawesi Provincial Government didn’t succeed in issuing municipal bonds as an alternative way to fund regional development. This research was qualitative research with a case study approach and used interview methods from several sources involved in the South Sulawesi Provincial Government. Network actor theory was also used to analyze existing research results. The results showed that the South Sulawesi Provincial Government had a financial condition that supported the issuance of municipal bonds. As for what was the obstacle for the South Sulawesi Provincial Government to issue municipal bonds was that there was no policy support from local officials, especially from the head ruler himself, and the absence of local regulations to support the issuance of municipal bonds.

Kata Kunci : Obligasi daerah, Pembiayaan pembangunan, Persepsi pejabat daerah, Peraturan daerah