Keberlanjutan Sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Tantangan Koordinasi Kemensos (Pusdatin) dan Kemendagri (Dukcapil) pada Tata Kelola Pemerintahan

Denti Titisia, Tapiheru Joash Elisha Stephen, M.A., PhD..

2025 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini memfokuskan pada kajian instrumentasi kebijakan menggunakan kerangka NATO (nodality, authority, treasure dan organization) Hood & Margetts (2007) dalam Koordinasi Kebijakan Peters (2018). Hal ini dikarenakan isu DTKS membutuhkan koordinasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus untuk menjelaskan dimensi politik dalam proses instrumentasi kebijakan yang melibatkan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Instrumentasi untuk Koordinasi di antara dua lembaga yang setara sangat kentara bersifat politis dan solusi yang disepakati menggunakan teknologi sebagai instrumen untuk memungkinkan koordinasi terjadi, tanpa satu pihak merasa menjadi subordinat dari pihak lain. Hal ini mempengaruhi penggunaan sumber daya dan kelembagaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumentasi, terutama dalam konteks koordinasi antar lembaga yang setara, perlu dilihat sebagai sesuatu yang bersifat politis, bukan sekedar administratif. Opsi-opsi model instrumentasi untuk koordinasi yang tersedia perlu dipertimbangkan bagaimana masing-masing dipahami secara politis pihak yang terlibat. Standarisasi prosedur, pelatihan dan penggunaan teknologi, mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seragam untuk seluruh tahapan pengelolaan DTKS. Pemutakhiran data secara berkala dan penggunaan teknologi canggih, pada masalah inclusion dan exclusion error. Pelibatan proaktif pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan mengusulkan warga yang layak namun belum terdaftar dalam DTKS. Sinkronisasi regulasi dan evaluasi berkelanjutan, memerlukan adanya inisiasi pembaruan atau harmonisasi regulasi agar UU ITE dan kebijakan pengelolaan data sosial dapat saling mendukung.

 

This study focuses on policy instrumentation using the NATO framework (nodality, authority, treasure, and organization) by Hood & Margetts (2007) in Policy Coordination by Peters (2018). This approach is chosen because the issue of DTKS (Integrated Social Welfare Data) requires cross-sectoral coordination in policy implementation. The research employs a qualitative method with a case study approach to explain the political dimensions in the policy instrumentation process involving the Social Welfare Data and Information Center of the Ministry of Social Affairs and the Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs.The findings indicate that the instrumentation process for coordination between two equal institutions is highly political. The agreed solution leverages technology as an instrument to facilitate coordination without one party feeling subordinated to the other. This influences the utilization of resources and institutional arrangements. The study highlights that instrumentation, particularly in the context of coordination between equal institutions, should be viewed as inherently political rather than merely administrative. The available coordination instrumentation models need to be evaluated in terms of how each is politically perceived by the involved stakeholders. Standardizing procedures, training, and technology adoption are essential in developing uniform Standard Operating Procedures (SOPs) for all stages of DTKS management. Periodic data updates and the use of advanced technology help address issues of inclusion and exclusion errors. The proactive involvement of local governments in identifying and proposing eligible but unregistered individuals for DTKS is also crucial. Furthermore, regulatory synchronization and continuous evaluation are necessary, requiring initiatives to update or harmonize regulations so that the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and social data management policies can support each other.

Kata Kunci : Instrumentasi Kebijakan, Koordinasi Kebijakan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pengelolaan Data/Policy Instrumentation, Policy Coordination, Integrated Social Welfare Data, Data Management.