Diplomasi Digital di Era Metaverse: Reorganisasi Aktor dan Prioritas Isu dalam Konteks Organisasi Negara-Negara Turkic (OTS)

Antovany Reza Pahlevi, Kuskridho Ambardi, M.A., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Abstrak

Diplomasi digital telah menjadi paradigma baru dalam hubungan internasional, memungkinkan interaksi lintas negara yang lebih cepat melalui teknologi digital. Penelitian ini berfokus pada reorganisasi aktor dan perubahan prioritas isu dalam diplomasi budaya yang difasilitasi oleh teknologi metaverse, dengan studi kasus Organisasi Negara-Negara Turkic (OTS). Penelitian ini menganalisis konsep Turkoverse sebagai visi konseptual yang diusulkan oleh Erman Ak?ll?, serta implementasi teknis Turkic Metaverse yang dikembangkan oleh konsorsium teknopark negara anggota OTS, termasuk Astana Hub (Kazakhstan), Bilkent Cyberpark (Turki), High Technology Park (Kirgistan), dan Sabah Hub (Azerbaijan).

Proyek Turkic Metaverse dibangun di atas platform VARGATES, yang dikembangkan oleh perusahaan swasta Vardix, menyediakan solusi imersif berbasis virtual reality (VR), augmented reality (AR), dan blockchain. Penelitian ini menyoroti pergeseran peran aktor non-negara, khususnya technopark dan pengembang teknologi, yang kini mendominasi tahapan pengembangan teknis dan operasional dalam diplomasi digital kawasan OTS. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi digital berbasis metaverse melibatkan ketergantungan yang tinggi terhadap aktor teknologi global dalam menyediakan infrastruktur dan platform teknis.

Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prioritas isu dalam diplomasi OTS turut bergeser, di mana identitas budaya dan promosi solidaritas kawasan menjadi fokus utama dibandingkan isu-isu high politics seperti isu keamanan, kedaulatan, dan ekonomi. Metaverse menjadi sarana baru bagi negara-negara anggota OTS untuk memperkuat diplomasi budaya lintas batas melalui representasi budaya visual dan interaktif yang memperkuat narasi identitas Turkik.

Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, penelitian ini memanfaatkan data primer dari wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama, termasuk Erman Ak?ll? (Ahi Evran University) dan Tanat Uskembayev (Astana Hub), serta data sekunder dari dokumen resmi, publikasi akademik, dan laporan media. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Turkoverse menawarkan potensi konseptual untuk memperkuat diplomasi budaya berbasis metaverse melalui ruang virtual yang inklusif, sementara Turkic Metaverse berfungsi sebagai implementasi teknis yang didukung infrastruktur regional.

Penelitian ini menggunakan teori Continuity and Change (Bjola & Kornprobst, 2013) untuk mengkaji bagaimana teknologi metaverse menciptakan inovasi teknologis dalam diplomasi digital OTS, tanpa sepenuhnya menghilangkan elemen-elemen diplomasi tradisional seperti simbolisme budaya dan dialog antaraktor negara.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan krusial, seperti disparitas kapasitas teknologi antarnegara anggota, dominasi aktor teknologi non-negara, ketidakjelasan regulasi lintas negara, serta risiko keamanan data yang mengancam keberlanjutan platform diplomasi digital OTS. Ketergantungan yang tinggi pada pengembang teknologi juga berpotensi menciptakan ketimpangan kontrol dan monopoli teknologi, yang mempengaruhi independensi diplomasi digital negara anggota.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada literatur diplomasi digital, dengan menekankan reorganisasi aktor dan pergeseran prioritas isu dalam konteks diplomasi budaya berbasis metaverse. Di samping itu, penelitian ini juga menyampaikan rekomendasi praktis bagi organisasi regional lainnya untuk mengembangkan kebijakan diplomasi digital yang adaptif, meningkatkan kapasitas digital para diplomat, serta memperkuat kerangka keamanan siber guna mendukung keberlanjutan diplomasi digital di era metaverse.

Kata Kunci: Diplomasi Digital, Metaverse, Turkoverse, Turkic Metaverse, Organisasi Negara-Negara Turkic (OTS), Reorganisasi Aktor, Prioritas Isu, Identitas Buday

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

Digital diplomacy has emerged as a new paradigm in international relations, enabling faster cross-border interactions through digital technology. This study examines the reorganization of actors and the shifting prioritization of issues in cultural diplomacy facilitated by metaverse technology, with a case study of the Organization of Turkic States (OTS). It analyzes the concept of Turkoverse, a conceptual vision proposed by Erman Ak?ll?, alongside the technical implementation of the Turkic Metaverse, developed by a consortium of technoparks from OTS member states, including Astana Hub (Kazakhstan), Bilkent Cyberpark (Turkey), High Technology Park (Kyrgyzstan), and Sabah Hub (Azerbaijan).

The Turkic Metaverse project is built on the VARGATES platform, developed by the private company Vardix, offering immersive solutions based on virtual reality (VR), augmented reality (AR), and blockchain technology. This study highlights the shifting roles of non-state actors, particularly technoparks and technology developers, which now dominate the technical and operational stages of digital diplomacy within the OTS region. This shift indicates that metaverse-based digital diplomacy involves a high degree of dependency on global technology actors for the provision of infrastructure and technical platforms.

Furthermore, this study explores how issue prioritization in OTS diplomacy has evolved, with cultural identity and regional solidarity taking precedence over high-politics issues such as security, sovereignty, and economic concerns. The metaverse serves as a new medium for OTS member states to strengthen cross-border cultural diplomacy through visual and interactive representations that reinforce the Turkic identity narrative.

Using a qualitative case study approach, this research employs primary data from in-depth interviews with key stakeholders, including Erman Ak?ll? (Ahi Evran University) and Tanat Uskembayev (Astana Hub), as well as secondary data from official documents, academic publications, and media reports. The findings suggest that Turkoverse presents a conceptual framework for enhancing metaverse-based cultural diplomacy through inclusive virtual spaces, while the Turkic Metaverse serves as its technical implementation, supported by regional infrastructure.

This study applies the Continuity and Change theory (Bjola & Kornprobst, 2013) to examine how metaverse technology fosters technological innovation in OTS digital diplomacy without entirely eliminating traditional diplomatic elements such as cultural symbolism and intergovernmental dialogue.

However, this research also identifies several critical challenges, including disparities in technological capacity among member states, the dominance of non-state technology actors, regulatory ambiguities in cross-border governance, and data security risks that threaten the sustainability of OTS digital diplomacy platforms. The heavy reliance on technology developers also raises concerns about control imbalances and potential technological monopolies, which may impact the independence of digital diplomacy efforts among OTS member states.

This study contributes to the theoretical discourse on digital diplomacy by emphasizing the reorganization of actors and the shifting prioritization of issues in metaverse-based cultural diplomacy. Additionally, it provides practical recommendations for other regional organizations to develop adaptive digital diplomacy policies, enhance the digital competencies of diplomats, and strengthen cybersecurity frameworks to ensure the sustainability of digital diplomacy in the metaverse era.

Keywords: Digital Diplomacy, Metaverse, Turkoverse, Turkic Metaverse, Organization of Turkic States (OTS), Actor Reorganization, Issue Prioritization, Cultural Identity.

Kata Kunci : Diplomasi Digital, Metaverse, Turkoverse, Turkic Metaverse, Organisasi Negara-Negara Turkic (OTS), Reorganisasi Aktor, Prioritas Isu, Identitas Budaya