Laporkan Masalah

Analisis Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya)

Muthi'ah Qurratu'aini, Prof. Mahfud Sholihin, Ph.D., Ak., CA., CPA (Aust)

2025 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dengan menggunakan teori neo institusional. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP, nilai SAKIP Kabupaten Sorong mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penurunan tersebut serta menyusun strategi peningkatan nilai SAKIP. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara semi terstruktur dengan responden yang terlibat dalam implementasi SAKIP dan data sekunder diperoleh dari analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa faktor eksternal mempengaruhi faktor internal. Faktor eksternal mencakup isomorfisme institusional, dengan dominasi isomorfisme koersif, sementara faktor internal terdiri dari institutional logics dan institutional entrepreneur. Institutional logics melibatkan aspek simbolik, seperti budaya organisasi dan birokrasi, serta aspek material, seperti struktur dan ukuran organisasi. Pengaruh faktor eksternal terhadap faktor internal berdampak pada penurunan nilai SAKIP menjadi “B”. Untuk meningkatkan nilai SAKIP, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dapat menerapkan strategi seperti penguatan kontrol koordinasi oleh pimpinan, pemberian insentif bagi pegawai, peningkatan frekuensi pelatihan dan bimbingan teknis, internalisasi RPD dan lain-lain. Implementasi strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi SAKIP dan mendorong pencapaian nilai yang lebih tinggi.

This study analyzes the implementation of the Government Agency Performance Accountability System in the Local Government of Sorong Regency using neo-institutional theory. Based on the AKIP Evaluation Report, Sorong Regency's SAKIP score declined. A qualitative research approach with a case study method was employed. The data sources consisted of primary data obtained through semi- structured interviews with respondents involved in SAKIP implementation and secondary data collected from document analysis. Findings indicated that external factors influenced internal factors. External factors included institutional isomorphism, with coercive isomorphism being the most dominant. Internal factors consisted of institutional logics and institutional entrepreneurs. Institutional logics encompassed symbolic aspects such as organizational culture and bureaucracy, as well as material aspects such as organizational structure and size. The influence of external factors on internal factors has led to the decline of the SAKIP score to a "B" rating. To enhance the SAKIP score, the Local Government of Sorong Regency can implement several strategies, including strengthening coordination control by leadership, providing employee incentives, increasing the frequency of training and technical guidance, internalizing the Regional Development Plan, and other measures. The implementation of these strategies is expected to improve the effectiveness of SAKIP implementation and encourage the achievement of a higher rating.

Kata Kunci : Neo-institusional, Isomorfisme Institusional, Institusional Entrepeneur, Institusional Logics, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

  1. S2-2025-510017-abstract.pdf  
  2. S2-2025-510017-bibliography.pdf  
  3. S2-2025-510017-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2025-510017-title.pdf