POTENSI KEBIJAKAN PENGENAAN PAJAK PADA ROBOT (ROBOT TAX) DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENGURANGI DAMPAK NEGATIF ROBOTISASI PADA SEKTOR INDUSTRI

Achmad Ibrahim Wijaya, Dahliana Hasan,S.H., M.Tax., Ph.D

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penggunaan robot pada sektor Industri merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha. Penggunaan robot memiliki dampak positif bagi industri karena mampu meningkatkan efisiensi biaya dan mendorong inovasi. Dampak negatifnya, penggunaan robot berpotensi besar menyebabkan berkurangnya penggunaan tenaga kerja. Kondisi ini akan menghasilkan pengangguran massal dan hilangnya basis penerimaan pajak dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Ancaman ini melahirkan gagasan pengenaan pajak terhadap robot (Robot Tax) dari para ahli dan negara lain. Indonesia juga sempat mewacanakan untuk memberlakukan Robot Tax. Permasalahannya adalah, gagasan ini menimbulkan pro dan kontra dari banyak pihak. Ada kesulitan untuk mendefinisikan robot, hambatan bahwa robot bukanlah subjek hukum dan subjek pajak sehingga tidak bisa dikenakan PPh, dan kekhawatiran menyebabkan hambatan terhadap inovasi serta efisiensi oleh industri. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai metode Robot Tax apa yang tepat untuk diterapkan di Indonesia dan aspek subtansi apa yang harus dimuat dalam regulasi Robot Tax.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif ra induktif. Tulisan ini memanfaatkan materi hukum sekunder yang memperjelas materi hukum utama atau primer. Bahan tersier yang memperjelas materi hukum dasar dan sekunder. Untuk mendukung bahan penelitian tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Hasil penelitian menunjukan bahwa metode Robot Tax yang tepat untuk diterapkan di Indonesia adalah mengenakan kenaikan tarif PPh Badan terhadap korporasi yang dominan menggunakan robot. Metode kenaikan tarif PPh Badan melebihi kelebihan berupa fleksibilitas, kepastian hukum, dan faktor bahwa membebankan pajak terhadap korporasi pengguna robot lebih rasional daripada membebankan pajak terhadap robot yang bukan subjek pajak. Trade off yang ditimbulkan akibat Robot Tax lebih kepada Convenience Principle berdasarkan Four Canons menurut Adam Smith. Regulasi existing masih belum memungkinan untuk menerapkan Robot Tax karena tidak ada ketentuan yang mengatur kriteria subjek pajak, besaran tarif, Tax Exemption, dan pengelolaan penerimaan Robot Tax.

Aspek yang harus dimuat dalam regulasi tersebut adalah ketentuan subjek pajak yaitu Korporasi berupa Perseroan Terbatas (PT) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan syarat berupa jenis karakteristik operasional, skala modal yang besar, dan ketergantungan terhadap robot yang diukur melalui metode Robot to Labor Ratio serta Robot Driven Profit. Definisi terhadap robot dan AI secara formal juga sangat penting karena akan digunakan untuk mengukur kuantitas penggunaan oleh korporasi. Kenaikan tarif PPh Badan harus dalam angka moderat dan menggunakan tarif PPh Non final. Objek Pajak fokus pada laba usaha, perlu pengaturan lain yang memuat mitigasi terhadap resiko Reshoring dan Tax Avoidance, penetapan Tax Exemption pada korporasi tertentu, serta aspek pengelolaan penerimaan Robot Tax.

The use of robots in the industrial sector is an inevitability that cannot be avoided by business actors. The use of robots has a positive impact on the industry as it can increase cost efficiency and drive innovation. The negative impact, however, is that the use of robots has the potential to significantly reduce labor demand. This condition will result in mass unemployment and the loss of the tax base from the Income Tax (PPh) and Value Added Tax (PPN) sectors. This threat has led to the idea of imposing a Robot Tax, proposed by experts and other countries. Indonesia has also contemplated implementing a Robot Tax. The issue lies in the fact that this idea has sparked both support and opposition from various parties. There are difficulties in defining what constitutes a robot, the challenge that robots are not legal or tax subjects, thus making it difficult to impose PPh, and the concern that it could hinder innovation and industry efficiency.

This Thesis seeks to answer the question of which Robot Tax method is suitable for implementation in Indonesia and which substantive aspects should be included in the Robot Tax regulation. The research method used is a normative juridical approach combined with inductive reasoning. This paper utilizes secondary legal materials that clarify the primary legal materials and tertiary materials that explain the basic and secondary legal materials. To support the research, the author also conducted interviews with sources from the Fiscal Policy Agency (BKF).

The research findings show that the appropriate method for implementing Robot Tax in Indonesia is to impose an increased Corporate Income Tax (PPh Badan) rate on corporations that predominantly use robots. The method of increasing the Corporate Income Tax rate offers advantages such as flexibility, legal certainty, and the fact that taxing corporations that use robots is more rational than taxing robots, which are not tax subjects. The trade-offs arising from Robot Tax align with the Convenience Principle based on the Four Canons of Adam Smith. The existing regulations still do not allow for the implementation of Robot Tax, as there are no provisions regarding tax subject criteria, rate determination, Tax Exemption, or management of Robot Tax revenue.

The corporations referred to are Limited Liability Companies (PT) and Permanent Establishments (BUT) with operational characteristics, large capital scale, and dependence on robots, measured by the Robot to Labor Ratio and Robot-Driven Profit. The formal definition of robots and AI is also crucial as it will be used to measure the extent of their usage by corporations. The increase in the Corporate Income Tax rate should be moderate and use a non-final PPh rate. The tax object should focus on business profits, and other regulations need to address risks such as reshoring and tax avoidance, the determination of Tax Exemption for certain corporations, and the management of Robot Tax revenue.

KEYWORDS: Robot Tax, Negative Impact, Four Canons of Adam Smith. 

Kata Kunci : Robot Tax, Dampak Negatif, Four Canon Adam Smiths.