Evaluasi kebijaksanaan tentang aksesibilitas bagi penyandang cacat di Kota Yogyakarta

SUHARTANA, I Ketut, Ir. Dewanti, MS

2004 | Tesis | Magister Sistem dan Teknik Transportasi

Kota Yogyakarta berpenduduk 397.394 jiwa dan 2,8 % nya yaitu 1141 orang adalah penyandang cacat. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijaksanaan tentang aksesibilitas bagi penyandang cacat yang ada saat ini dengan mengetahui : 1. Apa keinginan kelompok targetnya dan persepsi pelaku kebijaksanaan 2. Sejauh mana implementasi terhadap kebijaksanaan tersebut 3. Apa kendala yang ada dalam mengimplementasikannya. 4. Bagaimana upaya perbaikan terhadap kebijaksanaan tersebut. Lokasi penelitian adalah ruas jalan Arteri dan Kolektor di Kota Yogyakarta. Sedangkan fasilitas umum yang diteliti lebih lanjut adalah Terminal penumpang Umbulharjo, Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan serta Bandara Adisucipto serta sarana transportasi yang ada. Target penelitian ini adalah 100 orang penyandang cacat fisik yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Prasarana Kota, Anggota DPRD, Lembaga Swadaya Masarakat, penggunaan fasilitas transportasi oleh orang normal yang disimulasikan sebagai penyandang cacat tuna netra dan tuna daksa. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa rata-rata persepsi penyandang cacat terhadap fasilitas aksessibilitas yang ada adalah 27,29 % merasakan sangat sulit, 48,57 % merasakan agak kesulitan, 23,14 % merasakan mudah dan 1 % mengatakan mudah. Atas penyediaan fasilitas penyandang cacat yang sangat minimum tersebut menyebabkan 77 % responden mengatakan bahwa pemerintah tidak peduli terhadap mereka dan mengadakan reaksi yang beragam antara lain 23 % menerima apa adanya dengan ketidak pedulian pemerintah tersebut, 32 % melakukan protes dan 42 % akan melatih diri untuk meningkatkan rasa kemandirian mereka. Kendala yang menyebabkan tidak terimplementasikannya kebijaksanaan ini karena faktor sosialisasi dan ketidak tegasan pemerintah dalam menegakkan aturan yang ada. Penyebab lain adalah karena adanya diskriminasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dimana sanksi hanya dikenakan kepada pihak swasta dan masarakat namun kepada pemerintah tidak. Selain tersebut di atas, adanya hubungan keterkaitan yang tinggi dengan sektor lain, pemahaman yang rendah dan tidak ada kesepakatan pencapaian tujuan serta kurangnya perhatian terhadap implementasi menyebabkan resistensi para pejabat yang berwenang dengan hal tersebut untuk tidak memperdulikan penyediaan fasilitas penyandang cacat terutama pada sarana dan prasarana transportasi yang ada di Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya dampak kebijaksanaan lain yang terkait antara lain UU 22/1999, 25/1999 dan PP 110/2000. Untuk itu perlu dibuat strategi dan langkah-langkah pencapaian tujuan kebijaksanaan dimaksud

The population of Yogyakarta is 397,394 persons and abaut 2.8 % or 3,141 persons are people with disabilities. This research is done to evaluated policy on accessibility of existing people with disabilities this time, given the: 1. aspiration and feel perception of executive 2. how depth of the level of implementation of the policy 3. what existing constraint to implement 4. what effort to improve the policy Research location is on artery and collector road in Yogyakarta Regency. Furthermore public facility which researched Umbulharjo Terminal, Tugu Station, Lempuyangan Station, Adisucipto Airport and existing transportation means. The research targets are 100 disabilities people in Yogyakarta dan it’s sorroundings, Head on Social Agency, Head on Infrastucture Town Agency, member of DPRD, Non Government Organization, and usage of transportation facility by normal people which is simulation as disablities people especialy blind and deaf persons. The result of this research shows the obstacle which due to the policy isn’t implemented undirectly because socialization factor and Perda have not done yet as a guidence so and infirmness government in upholding existing order. The other obstacles are link with other sector highly, low understanding and no agreement to get the aim and lack of attention to implement due to executive resistance who careless to provide people with disabilities facilitiy especially transportation infrastructures and means in Yogyakarta. The worst condition is affected by UU 22/1999, 25/1999, and PP 110/2000. To achieve the aim of policy is done some steps and strategies.

Kata Kunci : Transportasi,Kebijakan Aksesibilitas,Penyandang Cacat, policy, accessibility, people with disablities