Analisis Terhadap Isi Akta Wasiat Yang Objek Wasiatnya Tidak Boleh Dialihkan Atau Dibagikan Kepada Ahli Waris Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Akte Wasiat Nomor: 7 Tahun 1956 Dan Surat Keterangan Wasiyat Nomer: C/I/4/III/1979)

Nadya Azza Rihadatul Aisy, Dr. Muhaimin, S.H., M.Kn.

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana kedudukan Akte Wasiat Nomor: 7 Tahun 1956 dan Surat Keterangan Wasiyat Nomer: C/I/4/III/1979 apabila ditinjau dari perspektif hukum kewarisan Islam serta menjelaskan bagaimana solusi hukum bagi para ahli waris terkait dengan akta wasiat dan surat keterangan wasiat tersebut. Jenis penelitian yang digunakan disini adalah yuridis normatif, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Peneliti hanya menggunakan narasumber dalam penelitian ini, Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimilikinya. Disisi lain penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif sehingga para ahli waris pengganti hanya ditempatkan sebagai informan saja. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa klausula dari Akte Wasiat Nomor: 7 Tahun 1956 dan Surat Keterangan Wasiyat Nomer: C/I/4/III/1979 yang dinilai bertentangan dengan aturan hukum tidak serta merta memiliki arti batal demi hukum melainkan dapat dibatalkan oleh ahli waris atau ahli waris pengganti yang berhak dengan cara mengajukan gugatan dengan lawan (contensius) ke Pengadilan Agama. Solusinya adalah meminta penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama terlebih dahulu karena suatu akta atau surat wasiat hanya dapat digugat oleh ahli waris/ahli waris pengganti yang berhak. Jika sudah didapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama maka mereka yang berhak boleh melanjutkan untuk membuat gugatan terkait pembatalan akta wasiatnya. Gugatan pembatalan atas fatwa/penetapan dapat diajukan sekaligus/secara bersamaan dengan gugatan pembatalan akta wasiatnya. Dengan dibatalkannya akta wasiat tersebut maka harta yang semulanya menjadi objek wasiat dapat terbuka menjadi harta warisan yang harus dibagi-bagikan sesuai porsi bagian warisannya masing-masing kepada ahli waris/ahli waris pengganti yang berhak.

Based on the formulation of the problem, this study aims to analyze and determine the position of the Will Deed Number: 7 of 1956 and the Will Statement Number: C/I/4/III/1979 when viewed from the perspective of Islamic inheritance law and to explain the legal solutions for the heirs related to the will deed and the will statement. The type of research used here is normative juridical, while the nature of the research is descriptive. The researcher only uses sources in this study, the relationship between the sources and the objects studied is due to the scientific competence they have. On the other hand, this research is included in the category of qualitative research so that the substitute heirs are only placed as informants. The results of this study state that the clauses of the Will Deed Number: 7 of 1956 and the Will Statement Number: C/I/4/III/1979 which are considered to be in conflict with the rules of law do not necessarily have the meaning of being null and void by law but can be canceled by the heirs or substitute heirs who are entitled by filing a lawsuit with the opponent (contensius) to the Religious Court. The solution is to request the determination of the heirs to the Religious Court first because a deed or will can only be sued by the heirs/substitute heirs who are entitled. If the determination of the heirs has been obtained from the Religious Court, then those who are entitled may continue to file a lawsuit related to the cancellation of their will. The lawsuit for cancellation of the fatwa/determination can be filed at the same time/simultaneously with the lawsuit for cancellation of the will. With the cancellation of the will, the assets that were originally the object of the will can be opened up to become inheritance assets that must be distributed according to the portion of their respective inheritance to the heirs/substitute heirs who are entitled.

Kata Kunci : Akta Wasiat, Pembatalan Wasiat, Wasiat Dalam Hukum Kewarisan Islam / Deed of Wills, Cancellation of Wills, Wills in Islamic Inheritance Law