KEDUDUKAN AKTA PERJANJIAN KAWIN DENGAN KLAUSUL KOMPENSASI DALAM HAL TERJADI PERSELINGKUHAN (STUDI AKTA PERJANJIAN KAWIN NOMOR 07)

Natashya Friska Salsabila, Dr. Muhaimin, S.H., M.Kn.

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan

perjanjian kawin dengan klausul kompensasi dalam hal terjadi perselingkuhan

ditinjau dari peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis klausul kompensasi

dalam hal terjadi perselingkuhan pada akta perjanjian kawin terhadap pembagian

harta dalam hal terjadi putusnya perkawinan.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian normatif empiris dengan

meneliti data primer berupa hasil wawancara terhadap responden, dan data

sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier, serta dilengkapi dengan hasil wawancara terhadap narasumber yang

memiliki keahlian terkait topik penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang

mana data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini memperoleh hasil perjanjian kawin dengan klausul kompensasi

dalam hal terjadi perselingkuhan telah memenuhi ketentuan perjanjian kawin

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta memenuhi syarat

sah suatu perjanjian. Klausul kompensasi dalam hal terjadi perselingkuhan

merupakan bentuk larangan melakukan perbuatan perselingkuhan. Hal ini tidak

melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan, serta tidak bertentangan dengan

hukum Islam yang mana merupakan batasan-batasan perjanjian kawin. Klausul

kompensasi dalam hal terjadi perselingkuhan juga memenuhi syarat sah perjanjian.

Dengan terpenuhinya ketentuan perjanjian kawin dan syarat sah perjanjian tersebut

maka dalam hal terjadi putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perselingkuhan

yang terbukti secara hukum akan memengaruhi pembagian harta perkawinan

karena klausul kompensasi dalam hal terjadi perselingkuhan tersebut dapat

diberlakukan. Dengan demikian, dalam pembagian harta perkawinan pihak yang

terbukti melakukan perselingkuhan berhak atas harta bawaan dan harta perolehan

yang merupakan miliknya, sedangkan pihak yang tidak melakukan perselingkuhan

berhak atas harta yang diperoleh selama perkawinan, baik yang diperolehnya

sendiri maupun yang diperoleh pihak yang melakukan perselingkuhan, serta harta

bawaan dan harta pribadi miliknya.

This research aims to determine and analyze the position of marriage

agreements with compensation clauses for infidelity in terms of applicable laws and

regulations. Apart from that, this research also aims to find out and analyze the

juridical implications of the compensation clause for infidelity in the marriage

agreement deed on the distribution of assets in the event of a marriage breaking

up.

This research was carried out as a type of empirical normative research by

examining primary data in the form of interviews with respondents, and secondary

data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary

legal materials, and complemented by the results of interviews with sources who

have expertise related to this research topic. This research is descriptive in nature,

where the data in this research is analyzed using qualitative descriptive methods.

This research obtained the results of a marriage agreement with a

compensation clause in the event of infidelity that meets the provisions of the

marriage agreement as regulated in statutory regulations, as well as fulfilling the

legal requirements of an agreement. The compensation clause in the event of

infidelity is a form of prohibition against committing acts of infidelity. This does

not violate legal, religious and moral boundaries, and does not conflict with Islamic

law, which is the boundaries of marriage agreements. The compensation clause in

the event of infidelity also fulfills the legal requirements of the agreement. By

fulfilling the provisions of the marriage agreement and the legal conditions of the

agreement, in the event that the marriage breaks up due to legally proven infidelity,

it will affect the division of assets in the marriage because the compensation clause

in the event of such infidelity can be enforced. Thus, in the distribution of assets

during a marriage, the party proven to have committed infidelity is entitled to

inherited and acquired assets which are his own, while the party who has not

committed infidelity is entitled to assets acquired during the marriage, whether

acquired by himself or those obtained by the party who committed infidelity. as well

as his belongings and personal property.

Kata Kunci : Perjanjian Kawin, Kompensasi, Perselingkuhan, Pembagian Harta Perkawinan