Analisis institusional pengelolaan terpadu DAS Ciliwung di Jabotabek setelah otonomi daerah

LUBIS, Bobby Tumpal Pardomuan, Ir. Kawik Sugiana, M.Eng.,Ph.D

2004 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Daerah aliran sungai (DAS) sebagai satu kesatuan tata air merupakan sumberdaya mengalir yang mengenal adanya batas administrasi. Unsur-unsur utamanya terdiri dari sumber daya alam tanah, air, vegetasi dan sumberdaya manusia sebagai pelaku pemanfaat sumberdaya alam tersebut. Banjir besar karena luapan Sungai Ciliwung yang melanda Jakarta dan sekitarnya di awal tahun 2002 yang lalu menyadarkan kita bahwa perencanaan pembangunan Jakarta khususnya akan sangat terkait dengan pengelolaan DAS yang harus melibatkan wilayah-wilayah administrasi di sekitar Jakarta dan diperlukan kepekaan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah yang ada di wilayah Jabotabek. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas aransemen institusi dalam proses penyusunan rencana/program pengelolaa DAS terpadu dengan : (1) mengukur tingkat integrasi kerjasama antar daerah berdasarkan tolok ukur proses normatif, (2) mengukur tingkat “efektifitas” berdasarkan keterpaduan penyusunan program atau rencana pengelolaan terpadu DAS Ciliwung, dan (3) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama antar daerah. Penelitian ini mengunakan pendekatan rasional deduktif, yaitu : (1) mengamati empiri proses penyusunan rencana dan membandingkannya dengan konsep normatif berdasarkan variabel yang diturunkan dari landasan teori, dan (2) mengkaitkan antara prakondisi normatif yang bisa dicapai dalam proses penyusunan rencana/program dengan tingkat integrasi rencana/program. Berdasarkan penelitian mengenai tingkat integrasi kerjasama antar daerah dengan menggunakan tolok ukur proses normatif diketahui prakondisi untuk mencapai integrasi kerjasama antar daerah di wilayah Jabotabek dalam pengelolaan DAS Ciliwung yang dilakukan adalah (1) cakupan skala geografis perjanjian kerjasama, (2) dibentuknya lembaga pengkoordinasi, (3) pengambilan keputusan melalui prinsip keterwakilan, (4) dukungan kualitas SDM, dan (5) pendekatan negosiasi dalam resolusi konflik. Tingkat efektifitas berdasarkan keterpaduan penyusunan program/rencana pengelolaan terpadu DAS Ciliwung diketahui bahwa program/rencana struktural (fisik) yang disusun bersama-sama telah terpadu dengan program/rencana yang disusun oleh masing-masing pihak, sedangkan program/rencana non-struktural (non-fisik) yang disusun bersama-sama belum terpadu dengan program/rencana yang disusun oleh masing-masing pihak. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya integrasi perencanaan antar pemerintah daerah adalah mandat pemerintah pusat kepada pemerintah-pemerintah daerah di Jabotabek untuk pengendalian banjir di Jakarta melalui pengelolaan terpadu DAS Ciliwung

River basin (DAS) as an integrated water system turns out to be flowing resource crossing administrative borders. Major elements involve natural resources of land, water, vegetation and human resources as the exploiting agents of the resources. Great floods of Ciliwung River hitting Jakarta and its surrounding areas in early 2002 have warned us that development plants, specifically for Jakarta, will relate to river basin management that should involve administrative areas of surrounding Jakarta and it requires sensitive coordinating efforts among Jabotabek (Jakarta, Bogor, Bekasi) local governments. The present research was aimed to examine effective institutional arrangement in the arrangement process of integrated River Basin plan/program by: (1) assessing integrated coordination level among localities based on normative process standard, (2) measuring “effectiveness” level based on integrated program arrangement or integrated management plan of Ciliwung River Basin, and (3) explaining factors influencing coordination among localities. The research employed deductive rational approach, namely: (1) to observe empirical plan arrangement process and compare them with normative concepts based on derived variables and theoretical grounds, and (2) to relate achievable normative pre-conditions in plan/program arrangement process to integrated coordination levels. Based on the study of integrated coordination levels among localities using normative procedural standard, it was found that preconditions in achieving integrated coordination among Jabotabek localities in Ciliwung River Basin management involved (1) geographical scale scopes of joined-coordination agreement, (2) establishment of coordinating institutions, (3) representativenessbased decision making, (4) human resources quality support and (5) negotiating approaches in conflict resolution. In term of effectiveness level based on the program/plan arrangement integratedness of Ciliwung River Basin integrated management, it was identified that the structural (physical) program/plan jointly arranged was considered as integrated with the program/plan individually arranged, while the non-structural (non-physical) program/plan jointly arranged was considered as less-integrated with the program/plan individually arranged. Factor influencing integrated planning establishment among localities was mandate of central government provided for Jabotabek local governments in Jakarta floods control through the integrated Ciliwung River Basin management.

Kata Kunci : DAS Ciliwung,Pengelolaan,Otonomi Daerah, river basin, integrated management