TINJAUAN HUKUM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DKI JAKARTA PASCA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Dika Isnaini, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum Kesehatan

Penelitian ini bermaksud guna mengetahui maupun menganalisis mengenai: pengaturan penyelenggaraan jaminan kesehatan Daerah Jakarta sebelum diberlakukannya jaminan kesehatan nasional; dan mplikasi pengaturan Jaminan Kesehatan Daerah Jakarta pasca diberlakukannya jaminan nasional kesehatan ditinjau dari aspek perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah.

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis empiris yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, didapat dari subjek penelitian. Data sekunder didapat dari studi kepustakaan mencakup tiga kategori sumber hukum: bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Analisis data mempergunakan teknik analisis kualitatif.

Berdasar pada temuan penelitian, bisa memberi simpulan bila: 1) Pengaturan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Jakarta sebelum diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas kesehatan dan validasi data penerima manfaat, Jamkesda Jakarta (Jamkesjak) berhasil memberikan perlindungan kesehatan yang cukup efektif bagi kelompok masyarakat rentan di Jakarta; dan 2) Implikasi pengaturan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) DKI Jakarta setelah diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditinjau dari aspek perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan kesehatan yaitu terhadap prosedur administrasi, kapasitas pelayanan, dan perlindungan hak pasien, yang harus tetap menjadi prioritas dalam pengembangan kebijakan kesehatan di masa mendatang.

This study aims to determine and analyze: the regulation of the implementation of the Jakarta Regional Health Insurance before the enactment of the National Health Insurance; and the impact of the regulation of the Jakarta Regional Health Insurance after the enactment of the National Health Insurance in terms of legal protection for the community as beneficiaries of health services provided by the government.

The research method in this study is empirical legal research with descriptive nature. The research material used is primary data and secondary data. Primary data obtained from field research, sourced from research subjects. Secondary data obtained from library research, consisting of three legal materials (primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials). Data analysis using qualitative analysis method.

Based on the research results, it can be concluded that: 1) The regulation of the implementation of the Jakarta Regional Health Insurance (Jamkesda) before the implementation of the National Health Insurance (JKN) has made a significant contribution in improving access to health services for the poor and disadvantaged. Despite various challenges, such as limited health facilities and validation of beneficiary data, Jamkesda Jakarta (Jamkesjak) has succeeded in providing effective health protection for vulnerable groups in Jakarta; and 2) The impact of the DKI Jakarta Regional Health Insurance (Jamkesda) arrangement after the enactment of the National Health Insurance (JKN) in terms of legal protection for the community as beneficiaries of health services are administrative procedures, service capacity and protection of patients' rights, which must remain a priority in future health policy development.

Kata Kunci : Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah Jakarta, BPJS Kesehatan