URGENSI PENYERAHAN SALINAN AKTA NOTARIS PADA PEMBIAYAAN DI BANK UMUM SYARIAH KOTA SAMARINDA

Muhammad Amin Majid, Dr. Khotibul Umam, S.H., LL.M.

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan mengapa Salinan akta notaris pada pembiayaan syariah tidak diberikan kepada nasabah tetapi hanya diberikan kepada bank. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis arti penting penyerahan salinan akta notaris pada pembiayaan di Bank Umum Syariah Kota Samarinda ditinjau dari asas keseimbangan dan pelindungan konsumen dan masyarakat di bidang jasa keuangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari norma peraturan perundang-undangan dan penggunaan data primer yang diperoleh dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang dijabarkan secara deskriptif. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif, seluruh data dikumpulkan dan disusun secara sistematis oleh peneliti untuk memberi pemahaman secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktik pemberian salinan akta pembiayaan oleh notaris pada bank syariah di Kota Samarinda menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah hanya menerima fotokopi akta, bukan salinan asli. Hal ini disebabkan karena notaris hanya menerbitkan satu rangkap salinan akta. Meskipun beberapa notaris sudah menerbitkan dua rangkap salinan akta sesuai peraturan, praktik ini belum optimal dalam memberikan perlindungan hak kepada nasabah, karena salinan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pihak bank. Nasabah dalam perjanjian pembiayaan berhak memperoleh salinan akta sebagai bentuk perlindungan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d dan Pasal 54 ayat (1) UUJN-P. Salinan akta berfungsi sebagai pengingat hak dan kewajiban, panduan bagi ahli waris, serta alat bukti yang sah. Pemberian salinan akta memperkuat posisi nasabah dalam perjanjian pembiayaan syariah, menciptakan keseimbangan dengan bank syariah yang sering kali lebih dominan. Hal ini juga sejalan dengan kewajiban bank syariah untuk memberikan akses kepada nasabah terhadap salinan perjanjian dan bukti penerimaan, sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 56 POJK 22/2023.

This thesis aims to find out and analyze the reasons why copies of notarial deeds on sharia financing are not given to customers, only given to banks. This research also aims to determine and analyze the importance of submitting a copy of a notarial deed for financing at the Sharia Commercial Bank of Samarinda City in terms of the principles of balance and protection of consumers and the public in the financial services sector.

This study employs an empirical juridical research method based on secondary data obtained from regulatory norms and primary data collected from its sources or fieldwork through interviews with respondents and informants, which are then described descriptively. The study is analyzed qualitatively, where all data are systematically gathered and organized by the researcher to provide a comprehensive understanding. 

The research findings indicate that, in practice, the provision of financing deed copies by notaries to Islamic banks in Samarinda shows that most customers receive only photocopies of the deed instead of the original copies. This occurs because notaries typically issue only one official copy of the deed. Although some notaries have issued two copies by regulations, this practice has not been optimized to ensure the protection of customers’ rights, as the copies are entirely handed over to the bank. Customers in financing agreements are entitled to obtain a copy of the deed as a form of legal protection, by Article 16(1)(d) and Article 54(1) of the Notary Law (UUJN-P). The copy of the deed serves as a reminder of rights and obligations, a reference for heirs, and valid evidence. Providing a copy of the deed strengthens the customer’s position in Islamic financing agreements, creating a balance with Islamic banks, which often hold a more dominant position. This practice also aligns with the obligation of Islamic banks to grant customers access to copies of agreements and proof of receipt, as stipulated in Articles 47 and 56 of the Financial Services Authority Regulation (POJK) 22/2023.

Kata Kunci : Salinan Akta, Pembiayaan Syariah, Pelindungan Hukum