IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS PERTAMINA MENJADI PT PERTAMINA (PERSERO) TERHADAP BISNIS PENCAIRAN GAS DI KILANG LNG BADAK BONTANG

Danar Andika, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian tentang Implikasi Perubahan Status Pertamina Menjadi PT Pertamina (Persero) Terhadap Bisnis Pencairan Gas di Kilang LNG Badak Bontang ini bertujuan untuk mengetahui implikasi perubahan status Pertamina Menjadi PT Pertamina (Persero) terhadap status aset dan Pengelolaan atas Kilang LNG Badak Bontang untuk kegiatan bisnis pencairan gas alam yang merupakan kepanjangan dari kegiatan hulu, serta untuk mengetahui apakah penetapan tarif oleh pemerintah atas pemanfaatan Barang Milik Negara berupa aktiva Kilang LNG Badak untuk Gas Bumi sudah sesuai ketentuan yang ada, dan untuk mengetahui dan menelaah lebih lanjut bagaimana penetapan tarif oleh pemerintah atas pemanfaatan Barang Milik Negara berupa aktiva Kilang LNG Badak untuk Gas Bumi yang seharusnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Cara memperoleh data sekunder melalui penelitian kepustakaan dengan mengkaji serta mempelajari kaidah-kaidah maupun asas-asas hukum positif yang terdapat dalam undang-undang dan beragam ketentuan hukum. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu melalui pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji serta mempelajari kaidah-kaidah maupun asas-asas hukum positif yang terdapat didalamnya. Analisis data menggunakan metode normatif kualitatif, disajikan secara deskriptif analitis, dan metode penarikan kesimpulan dilakukan secara induksi. 

Dari hasil penelitian ini, perubahan status Pertamina menjadi PT Pertamina (Persero) memberikan implikasi perubahan status aset Kilang LNG Badak dari milik Pertamina menjadi Barang Milik Negara. Begitu juga atas Pengelolaannya juga mengalami perubahan yang awalnya dikelola Pertamina, kemudian berubah menjadi Lembaga Manajemen Aset Negara dan PT Badak NGL tetap sebagai Operator. Penetapan tarif oleh pemerintah atas pemanfaatan Barang Milik Negara berupa Aktiva Kilang LNG Badak untuk Gas Bumi telah sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara, namun tetap saja terdapat keberatan terhadap besaran dari biaya tarif pemanfaatan Aktiva Kilang LNG Badak yang harus dibayarkan oleh Kontraktor PSC, sehingga perlu dilakukan kajian dan penyesesuaian terhadap besaran tarif pemanfatan Aktiva Kilang LNG Badak yang dikenakan agar dapat diterima oleh para pihak. 

The study on the Implications of Change of Pertamina's Status to PT Pertamina (Persero) on Gas Liquefaction Business at Badak Bontang LNG Refinery aims to determine the implications of change of Pertamina's status to PT Pertamina (Persero) on asset status and Management of Badak Bontang LNG Refinery for natural gas liquefaction business activities which are an extension of upstream activities, and to determine whether the determination of tariffs by the government on the utilization of State Property in the form of Badak LNG Refinery assets for Natural Gas is by existing provisions, and to find out and further examine how the determination of tariffs by the government on the utilization of State Property in the form of Badak LNG Refinery assets for Natural Gas should be.

This research is normative legal research. Secondary data is obtained through library research by reviewing and studying the rules and principles of positive law contained in laws and various legal provisions. The problem-solving method is a legislative approach, which is by reviewing and studying the rules and principles of positive law. Data analysis uses a qualitative normative method, presented descriptively analytically, and the method of drawing conclusions is induction.

From the results of this study, the change in Pertamina's status to PT Pertamina (Persero) has implications for changing the status of the Badak LNG Refinery assets from belonging to Pertamina to State Property. Likewise, its management has also changed. Pertamina initially managed it and then changed to the State Asset Management Institution, and PT Badak NGL remains the operator. The government's determination of tariffs for the utilization of state property in the form of Badak LNG Plant Assets for Natural Gas has followed the provisions regarding the management of state property. However, there are still objections to the amount of the Badak LNG Plant Asset utilization tariff that the PSC Contractor must pay, so it is necessary to conduct a study and adjustment of the amount of the Badak LNG Plant Asset utilization tariff imposed so that the parties can accept it.

Kata Kunci : Implikasi Perubahan Status Pertamina, Bisnis Pencairan Gas Alam, Kilang LNG Badak, Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Negara