KUASA OLIGARKI DALAM PEMBENTUKAN LEGISLASI REZIM JOKO WIDODO

Ririn Maharani Salassa, Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk; pertama, membuktikan sistem hukum pembentukan legislasi yang menopang kepentingan politik kekuasaan oligarki selama satu dekade pemerintahan Jokowi; dan kedua, upaya perbaikan dan pembatasan sistem itu dari konsolidasi dan kesewenang-wenangan oligarki. Penelitian ini berpijak pada pendekatan sosio-legal, dikarenakan kompleksitas penelitian maka penelitian ini membutuhkan pendekatan ilmu sosial untuk menganalisis pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal. Pertama, pembentukan legislasi dan sistem pemilu bersifat resiprokal. Sistem pemilu yang mahal menghendaki perbedaan representasi kelas sosial antara dua pranata pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) dan masyarakat sebagai konstituennya. Alhasil paradigma pembentuk undang-undang didasarkan pada akumulasi kekayaan dan pertahanan kedudukan sosial eksklusifnya. Bentuk  politik pertahanan itu terlihat dari kedudukan fraksi di DPR dalam proses legislasi hanya menjadi perpanjangan tangan partai politik dan pintu masuk oligarki sebagaimana terlihat dalam UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU KPK yang didominasi kepentingan akumulasi kekayaan oligarki yang semakin meminggirkan kepentingan masyarakat luas. Kedua, penelitian ini memproyeksikan upaya pembatasan oligarki melalui pendekatan perundingan elite yang didasari atas dominasi elite dalam aktor pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Selain itu, kekuatan masyarakat penting untuk dikonsolidasi dalam proses legislasi melalui referendum sebagai wujud dari demokrasi langsung sekaligus upaya menentang dominasi kekuasaan.

Kata Kunci: Oligarki, Parlemen, Pembentukan Legislasi.

The purposes of this study are; first, prove the legal system of forming legislation that supports the political interests of oligarchy power during the decade of Jokowi's presidency; and second, attempt to improve and limit the system from the oligarchy consolidation. This study is based on a socio-legal approach, due to the complexity of the research, this study requires a social science approach to analyze the research questions. The data collection technique in this study was carried out by means of literature study and analyzed qualitatively. The results of this study refer two things. First, the formation of legislation and the election system are reciprocal. The expensive election system requires differences in social class representation between the two institutions that form laws (House of Representative;DPR and President) and society as their constituents. As a result, the paradigm of lawmakers is based on the accumulation of wealth and the defense of their exclusive social position. This form of defense politics can be seen from the position of the factions in the DPR in the legislative process only becoming the extension of political parties and the entrance for oligarchy as seen in the Job Creation Law, the Minerba Law, and the KPK Law which are dominated by the interests of oligarchic wealth accumulation which increasingly marginalizes the interests of the society. Second, this study projects efforts to limit oligarchy through elite negotiation approach due to elite dominance in the law-making actors (DPR and President). In addition, the power of civil society is important to be consolidated in the legislative process through a referendum as a form of direct democracy as well as an effort to oppose the dominance of power..

Keywords: Oligarchy, Legislative Process, Parliament. 

Kata Kunci : Oligarki, Parlemen, Pembentukan Legislasi