Analysis of The Implementation of Indonesian Child Protection Law in Fulfilling The Rights of Broken Home Children by Their Parents

Syadillana Putri Alifia, Dr. Nurhadi Susanto, S.H., M.Hum.

2025 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penelitian ini menganalisis efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia, khususnya Pasal 14  No. 35 Tahun 2014, dalam pemenuhan hak-hak anak dari keluarga yang bercerai oleh orang tuanya. Studi ini mengeksplorasi sejauh mana orang tua yang telah bercerai memenuhi hak-hak anak mereka dengan menyoroti beberapa aspek utama: (i) memastikan anak memiliki interaksi tatap muka secara rutin dan mempertahankan hubungan pribadi dengan kedua orang tua; (ii) memberikan pengasuhan, bimbingan, pendidikan serta perlindungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat mereka; (iii) memberikan dukungan finasial dari kedua orang tua; serta (iv) memenuhi hak-hak dasar lainnya yang menjadi hak anak. Melalui wawancara dengan mahasiswa yang mengalami perceraian orang tua saat masa kanak-kanak, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka hukum dan implementasi praktisnya. Temuan menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi antara ayah dan anak pasca-cerai menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak-hak tersebut, yang berujung pada dominasi ibu, pengabaian ayah, dan potensi terjadinya kekerasan terhadap anak. Selain itu, ketiadaan kebijakan sebagai pedoman, kuranganya kolaborasi multi -pemangku kepentingan, serta tidak adanya mekanisme pemantauan turut menjadi faktor yang berkontribusi terhadap ketidakefektifan hukum ini. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia belum efektif dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak dari keluarga yang bercerai oleh orang tua mereka. Sebagai rekomendasi, penelitian ini mengusulkan kewajiban kursus pasca-cerai bagi orang tua, perumusan kebijakan praktis di tingkat daerah, serta pembentukan lembaga khusus untuk memantau pemenuhan hak-hak anak dari keluarga yang bercerai.

This research analyses the effectiveness of Indonesian Child Protection Law, specifically Article 14 of Law No.35 of 2014, concerning the fulfillment of children's rights from divorced families by their parents. This study explores how well divorced parents uphold their children's rights. It focuses on several key aspects: (i) ensuring children have regular face-to-face interactions and maintain personal relationships with both parents; (ii) providing care, guidance, education and protection that support the child's growth and development, tailored to their unique abilities, talents, and interests; (iii) offering financial support from both parents; and (iv) fulfilling other fundamental rights that children are entitled to. Through interviews with university students who experienced parental divorce during childhood, the research identifies a gap between the legal framework and practical implementation. The findings show the lack of communication between fathers and children post-divorce as a significant barrier to the fulfillment of these rights, which resulted in maternal dominance, paternal neglect, and the potential of child abuse. Further, lack of policy as guidelines, lack of multi-stakeholder collaboration, the nonexistence of a monitoring mechanism serve as factors that contribute to the ineffectiveness of the law. Thus, the findings conclude the ineffectiveness of the Indonesian Child Protection Law in fulfilling broken home children's rights by their parents. This research recommends a mandatory post-divorce course for parents, the formulation of practical policy in regional level, and the establishment of a specialised institution to monitor the fulfillment  of broken home children's rights.

Kata Kunci : Indonesian Child Protection Law, Children's Rights, Parental Divorce, Law Effectiveness, Child Neglect