KEDUDUKAN PERMOHONAN PENOLAKAN EKSEKUATUR PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL OLEH TEREKSEKUSI DITINJAU DARI INKORPORASI PARSIAL PASAL V (1) NEW YORK CONVENTION 1958

Rafi Akmal Raharjo, Herliana, S.H., M.Comm.Law., Ph.D.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan permohonan penolakan eksekuatur putusan arbitrase internasional oleh tereksekusi dalam kerangka hukum nasional. Selain itu, penelitian ini ditujukan pula untuk mengetahui dasar dan pertimbangan pengadilan dalam permohonan penolakan eksekuatur putusan arbitrase internasional oleh tereksekusi. Analisis terhadap kedua aspek tersebut dilakukan karena tidak terafirmasinya Pasal V (1) New York Convention 1958 ke dalam UU 30/1999 menimbulkan ketidakjelasan prosedur penolakan eksekuatur oleh tereksekusi.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung wawancara narasumber. Penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari segi sifat, penelitian hukum ini memiliki sifat deskriptif karena dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kondisi tidak terafirmasinya ketentuan Pasal V (1) New York Convention 1958 ke dalam UU 30/1999 dan kedudukan permohonan penolakan eksekuatur oleh tereksekusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum nasional, permohonan penolakan eksekuatur yang dikabulkan memiliki kedudukan yang setara dengan putusan. Dasar kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan penolakan eksekuatur oleh tereksekusi terletak pada asas point d'interet point d'action. Selain itu, dalam memberikan pertimbangan, pengadilan telah mempertegas adanya keterpisahan penolakan eksekuatur dengan pembatalan putusan. Adanya penegasan keterpisahan tersebut mampu mempertegas pula kedudukan putusan penolakan eksekuatur yang berbeda dengan kedudukan putusan pembatalan.

This study aims to analyze the position of the application for rejection of the execution of international arbitral awards by executed within the framework of national law. In addition, this study is also aimed at finding out the basis and considerations of the court in the application for refusal of the execution of an international arbitral award by the executioner. The analysis of these two aspects was carried out because the non-affirmation of Article V (1) of the New York Convention 1958 into Law 30/1999 caused uncertainty about the procedure for refusal of execution by execution.

This legal research is a normative juridical research supported by interviews with resource person. This study uses primary data from interview results and secondary data which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. In terms of nature, this legal research has a descriptive nature because it is intended to obtain an overview of the conditions for the non-affirmation of the provisions of Article V (1) of the New York Convention 1958 into Law 30/1999 and the position of the application for refusal of the execution by the executor.

The results of the study show that within the framework of national law, the application for refusal of the execution that is granted has an equal position with the verdict. The basis of the authority of the Chairman of the Central Jakarta District Court or the Supreme Court in examining the application for refusal of execution by the executed lies in the principle of point d'interet point d'action. In addition, in providing consideration, the court has emphasized the separation between the refusal of the executor and the cancellation of the decision. The affirmation of separation is able to affirm the position of the decision to reject the execution, which is different from the position of the decision to cancel the decision.

Kata Kunci : Kerangka Hukum, Dasar Pemeriksaan, Penolakan Eksekuatur, Arbitrase Internasional, New York Convention 1958