PRAKTIK RESTITUSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN CIAMIS BERDASARKAN PRINSIP CERTAINTY DALAM PEMUNGUTAN PAJAK

Ganda Wibowo Sakti, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemenuhan hak wajib pajak dalam praktik restitusi BPHTB di Kabupaten Ciamis dan perwujudan prinsip certainty perpajakan dalam praktik restitusi BPHTB di Kabupaten Ciamis. Penelitian tesis ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris. Bahan penelitian ini bersumber pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data-data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data primer serta memperoleh informasi dari subjek penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada narasumber dan responden. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menyajikan data secara deskriptif dengan menganalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan secara kualitatif. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak wajib pajak dalam praktik restitusi BPHTB di Kabupaten Ciamis menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dan pelaksanaannya di masyarakat. Di dalam PP PDRD serta PERBUP Kabupaten Ciamis secara tertulis menetapkan bahwa batas waktu maksimal bagi wajib pajak untuk menunggu keputusan pengembalian pajak adalah 12 (dua belas) bulan. Jika pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu tersebut, keberatan wajib pajak dianggap dikabulkan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada pengembalian uang pajak karena uang pajak yang sudah masuk ke dalam kas daerah tidak dapat dilakukan restitusi. Situasi ini tidak hanya menciptakan kebingungan di kalangan wajib pajak, tetapi juga mencederai asas kepastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pelayanan publik. Ketidakpastian ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas BAPENDA dalam menjalankan tugasnya dan menyoroti perlunya pembenahan sistem administrasi dan komunikasi yang lebih transparan untuk memastikan hak-hak wajib pajak terpenuhi secara adil sesuai ketentuan hukum.

This research aims to examine the fulfillment of taxpayers' rights in the practice of BPHTB restitution in Ciamis Regency and the realization of the principle of tax certainty in the practice of BPHTB restitution in Ciamis Regency. This thesis employs an empirical juridical research method. The sources of this research consist of library research and field research. Library research aims to obtain secondary data, which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Meanwhile, field research is conducted directly at the research site to obtain primary data and gather information from research subjects related to the research topic. Primary data is collected through direct interviews with informants and respondents. This research adopts a qualitative descriptive analysis method, presenting data descriptively and analyzing it in accordance with the legal issues faced to draw qualitative conclusions. The results of this thesis research indicate that the fulfillment of taxpayers' rights in the practice of BPHTB restitution in Ciamis Regency reveals discrepancies between existing regulations and their implementation in society. According to Government Regulation on Regional Taxes and Levies (PP PDRD) and the Regent Regulation of Ciamis Regency (PERBUP), the maximum time limit for taxpayers to await a tax refund decision is set at 12 (twelve) months. If the designated official does not issue a decision within this period, the taxpayer's objection is deemed granted. However, practical observations show that no tax refunds are provided because tax funds that have been deposited into the regional treasury cannot be restituted. This situation not only creates confusion among taxpayers but also undermines the legal certainty principle, which should be upheld in public service. Such uncertainty raises doubts about the effectiveness of the Regional Revenue Agency (BAPENDA) in fulfilling its duties and highlights the need for administrative and communication system improvements to ensure that taxpayers' rights are fairly upheld in accordance with legal provisions. Keywords: Restitution, Land and Building Acquisition Tax, BAPENDA

Kata Kunci : Restitusi, BPHTB, Bapenda