Analisis Publicness Terhadap Diskresi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang SMA di Kota Yogyakarta

Ayu Saputri, Dr. Subando Agus Margono, M.Si.

2025 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis diskresi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Yogyakarta. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pemerintah mampu mengintegrasikan nilai-nilai publik dan preferensi masyarakat dalam upaya mewujudkan PPDB yang inklusif melalui perubahan kebijakan sistem zonasi. Hadirnya komunitas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) yang merupakan perwakilan dari masyrakat, secara aktif bergerak dalam mengadvokasi dan melakukan kontrol pengawasan terhadap permasalahan PPDB, gerakan tersebut memberikan pengaruh terhadap munculnya kebijakan dengan memodifikasi sistem PPDB yang tidak hanya memprioritaskan pada aspek geografis yaitu pada zona radius jarak, akan tetapi memberikan akses secara luas bagi masyarakat yang berada pada wilayah blankspot. Melalui konsep publicness, penelitian ini menganalisa dimensi-dimensi kepublikan terhadap diskresi kebijakan PPDB dengan menggunakan tiga dimensi yaitu, Akses dan Kepentingan dari Benn & Gaus (1983) serta menggabungkan dimensi opini publik dari Gripsrud & Eide (2010). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep dari James V. Ryke (2005) dan Philip Eldridge (1995) mengenai pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dibangun dalam mempengaruhi kebijakan publik. Pada dimensi kolaborasi, hubungan yang terbangun adalah adanya kolaborasi dalam bentuk advokasi oleh komunitas AMPPY sebagai mitra strategis yang berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat. Pada dimensi kontrol, AMPPY tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tetapi juga sebagai mitra yang memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan kebijakan sistem PPDB. Sebagai kesimpulan bahwa diskresi dilakukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif berdasarkan pada prinsip keadilan terhadap akses layanan pendidikan yang dimana diskresi tersebut direspon positif oleh masyarakat secara luas.

This study examines and analyzes the discretion of local government policies in the management of New Student Admission (PPDB) in Yogyakarta City. The focus of this research is how the government is able to integrate public values and community preferences in an effort to realize inclusive PPDB through changes in the zoning system policy. The presence of a community incorporated in the Yogyakarta Education Care Community Alliance (AMPPY), which is a representative of the community, is actively engaged in advocating and conducting supervisory control of PPDB issues, the movement has an influence on the emergence of policies by modifying the PPDB system which does not only prioritize geographical aspects, namely the distance radius zone, but provides broad access for people who are in blankspot areas. Through the concept of publicness, this research analyzes the dimensions of publicness to the discretion of the PPDB policy by using three dimensions, namely, Access and Interests from Benn & Gaus (1983) and incorporating the dimensions of public opinion from Gripsrud & Eide (2010). In addition, this research also uses concepts from James V. Ryke (2005) and Philip Eldridge (1995) regarding the pattern of relationships between government and society that are built in influencing public policy. In the collaboration dimension, the relationship built is collaboration in the form of advocacy by the AMPPY community as a strategic partner that contributes to the decision-making process and has the capacity to influence policies based on community aspirations. In the control dimension, AMPPY not only functions as a supervisor but also as a partner that provides constructive input for the improvement of PPDB system policies. In conclusion, discretion is exercised to create a more inclusive policy based on the principle of fairness in access to education services where the discretion is responded positively by the community at large.

Kata Kunci : Diskresi, Inklusivitas, PPDB, Kebijakan, Publicness, Pola Kolaborasi, Yogyakarta, Sistem Zonasi