KEABSAHAN DAN IMPLIKASI AKTA NOTARIIL YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. X DI BOGOR)

Fitriah Ismail, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan mengetahui keabsahan akta notariil yang bertentangan dengan UUPT, mengidentifikasi implikasi legalitas kewenangan direksi, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, serta memastikan perusahaan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis penelitian hukum yuridis normatif. Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan didukung oleh data primer yang diperoleh dengan cara wawancara kepada narasumber. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anggaran dasar yang memberikan kewenangan kepada salah satu komisaris tanpa mekanisme kolektif melanggar Pasal 108 ayat (4) UUPT, yang menegaskan prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan dewan komisaris. Perubahan anggaran dasar yang mengatur kewenangan tersebut dinilai batal demi hukum namun berlaku prinsip separabilitas atas ketentuan lain dan membuat tindakan direksi yang tidak sesuai dengan mekanisme kolektif dewan komisaris dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, berpotensi mempengaruhi operasional dan hubungan hukum perseroan dengan pihak ketiga. Notaris dan kementerian memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan perubahan anggaran dasar sesuai dengan UUPT. Anggaran dasar perlu diperbaiki dan disesuaikan sesuai peraturan yang berlaku melalui RUPS, mencantumkan mekanisme kolektif yang jelas, serta memperkuat penyuluhan hukum oleh notaris dan pemeriksaan substansial oleh kementerian.

This study aims to determine the validity of notarial deeds that contradict the Indonesian Company Law (UUPT), identify the implications for the legality of the board of directors' authority, explore efforts to resolve these issues, and ensure that companies comply with applicable laws and regulations.

This research employs a normative juridical legal approach. The data consists of secondary data obtained through literature studies, supplemented by primary data collected through interviews with resource persons. The data is analyzed using qualitative methods and presented descriptively.

The results conclude that articles of association granting authority to a single commissioner without a collective mechanism violate Article 108 paragraph (4) of UUPT, which emphasizes the collegial collective principle in board of commissioners' decision-making. Amendments to articles of association granting such authority are deemed null and void by law. However, the separability principle applies to other provisions, rendering actions by the board of directors inconsistent with the collective mechanism invalid or void by law, potentially affecting the company's operations and legal relationships with third parties. Notaries and the ministry have crucial responsibilities in ensuring that amendments to articles of association comply with UUPT. The articles of association need to be revised and aligned with prevailing regulations through a General Meeting of Shareholders (GMS), incorporating clear collective mechanisms and enhancing legal education by notaries and substantive review by the ministry.

Kata Kunci : Akta Notaris, Perseroan Terbatas, Perubahan Anggaran Dasar/Notarial Deed, Limited Liability Company, Amendment of Articles of Association