Kebijakan Penal dan Non-Penal oleh Kepolisian dalam Penanggulangan Perbuatan Carok di Madura
Inarotul Insyaniyah, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum
Tujuan penelitian ini terbagi atas dua, yaitu untuk menganalisis problematika
penerapan kebijakan penal dan non-penal oleh kepolisian dalam penanggulangan
perbuatan carok di Madura dan untuk menganalisis prospek penerapan kebijakan
penal dan non-penal oleh kepolisian dalam penanggulangan perbuatan carok di
Madura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan antara penelitian
hukum normatif melalui pendekatan Undang-Undang atau Statute Approach dan
penelitian hukum empiris. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh
melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan
kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis memperoleh dua
kesimpulan. Pertama, problematika penerapan kebijakan penal yang dialami oleh
kepolisian dalam penanggulangan perbuatan carok di Madura terletak pada
kesulitan untuk mendapatkan keterangan saksi, terutama pada saat pelaku
merupakan tokoh masyarakat dan fenomena Manten atau pelaku pengganti. Kedua,
problematika penerapan kebijakan non-penal terletak pada kebiasaan sebagian
masyarakat Madura yang membawa sekep (senjata tajam) dan kurangnya kesadaran
hukum mengenai larangan perbuatan carok, untuk itu perlu dilakukan pengaturan
khusus yang menyebutkan secara jelas mengenai klasifikasi senjata tajam yang
dilarang dan optimalisasi peran tiga pilar yang bertugas menjaga keamanan dan
ketertiban di tingkat kecamatan (klebun, kamtibmas (Polri), babinsa (TNI)) dalam
memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat.
The purpose of this research is divided into two, first, to analyze the
problematics of penal and non-penal policies by the police to tackle carok acts in
Madura and second, to analyze the prospects penal and non-penal policies by the
police to tackle carok acts in Madura. This research uses a combined research method between normative legal
research through the Statute Approach and empirical legal research. The data used
are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from
the results of literature review or review of various literature or library materials. Based on the results of this research and discussion, the author obtains two
conclusions. First, the problematic of penal policies by the police to tackle carok
acts in Madura lies in the difficulty of obtaining witness, especially when the
perpetrator is a figures of the community and the phenomenon of Manten or a
substitute perpetrator. Second, the problematic of non-penal policies lies in the
habit of some Madurese people are carrying sekep (sharp weapons) and the lack of
legal awareness regarding the prohibition of carok acts, for this reason it is
necessary to make special arrangements that clearly state the classification of
prohibited sharp weapons and optimize the role of the three pillars in charge of
maintaining security and order at the sub-district level (klebun, kamtibmas (Police),
babinsa (TNI)) in providing socialization and legal education to the community.
Kata Kunci : Perbuatan Carok, Kebijakan Penal, Kebijakan Non-Penal, Senjata Tajam, Madura.
