Potensi Strategi Alternatif Penyelesaian Kasus DS592 di WTO dan Implikasinya Bagi Ekspor Nikel di Indonesia

Salsabilla Dinda Listyaningrum, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi strategi dan forum alternatif dalam menyelesaikan sengketa DS592 antara Indonesia dan Uni Eropa di WTO mengenai kebijakan larangan ekspor bijih nikel kadar rendah di Indonesia yang sedang dalam tahap penundaan perkara Badan Banding WTO. Penelitian ini mempertimbangkan solusi penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Indonesia walaupun sebagai pihak yang kalah dalam sengketa kasus DS592, sesuai dengan kerangka hukum WTO. Analisis forum alternatif tersebut mencakup opsi-opsi seperti penyelesaian melalui arbitrase ad hoc di bawah Pasal 25 DSU, mekanisme Multi-Party Interim Arbitration (MPIA), solusi yang disepakati bersama atau Mutually Agreed Solutions (MAS), dan negosiasi kompensasi yang diatur dalam Pasal 22.2 DSU. Selain menganalisis kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme-mekanisme tersebut, penelitian ini juga mengulas pertimbangan cost and benefit didukung dengan kajian pustaka dan situasi nyata yang sedang dikaji atau diupayakan oleh pemerintah Indonesia dengan instansi pemerintahan terkait agar sengketa ini dapat diselesaikan sembari memberikan keuntungan yang disepakati (win-win solution) bagi para pihak yang terlibat serta dampaknya bagi ekspor nikel di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dilengkapi dengan data hasil wawancara. Data penelitian terdiri dari dua jenis utama: pertama, data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan pengamatan lapangan; kedua, data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur terkait. Data yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis dengan pendekatan deskriptif dan dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa strategi adaptif dalam penyelesaian sengketa DS592 di WTO yang berdampak pada kebijakan hilirisasi nikel dan ekspor Indonesia memiliki sebuah urgensi, karena tidak hanya mempengaruhi hubungan diplomatis antarnegara, tetapi juga mempengaruhi transaksi perdagangan nikel di Indonesia dalam skala global. Dengan keterbatasan mekanisme formal WTO, alternatif seperti arbitrase ad hoc, MPIA, MAS, dan negosiasi kompensasi dengan masing-masing pertimbangan implementasinya untuk dilaksanakan oleh Indonesia dapat menjadi solusi fleksibel untuk menjaga stabilitas kebijakan hilirisasi nikel dan lalu lintas perdagangan dalam sektor ini. Diplomasi dagang dan kemitraan strategis dengan perusahaan asing berteknologi tinggi dapat mendukung inovasi dan daya saing global, sekaligus meredakan ketegangan perdagangan dengan Uni Eropa. Pendekatan negosiasi yang konstruktif, melibatkan pemangku kepentingan domestik dan internasional, menjadi kunci untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan kepentingan strategis Indonesia. Dengan strategi yang inovatif dan konsisten, Indonesia dapat mempertahankan kebijakan hilirisasi, memperkuat posisi di pasar global, dan mendukung keberlanjutan ekonomi nasional.

This study aims to examine potential alternative strategies and forums for resolving the DS592 dispute between Indonesia and the European Union at the WTO regarding Indonesia's low- grade nickel ore export ban policy, which is currently in the appellate body suspension phase. The study considers potential resolution solutions available to Indonesia, even as the losing party in the DS592 dispute, in accordance with the WTO legal framework. The analysis of alternative forums includes options such as ad hoc arbitration under Article 25 of the DSU, the Multi-Party Interim Arbitration (MPIA) mechanism, Mutually Agreed Solutions (MAS), and compensation negotiations as stipulated in Article 22.2 of the DSU. In addition to exploring possible resolutions through these mechanisms, the study also reviews the cost- benefit considerations supported by literature review and real-time assessments conducted by the Indonesian government and related agencies to ensure the dispute is resolved while achieving a mutually beneficial solution (win-win solution) for all parties involved and its impact on Indonesia's nickel exports.

This research employs a juridical-normative approach, complemented by interview data. The research data consists of two primary types: first, primary data obtained through direct interviews and field observations; second, secondary data collected through relevant literature studies. The collected data is systematically compiled using a descriptive approach and analyzed qualitatively to provide a comprehensive understanding.

The study concludes that an adaptive strategy in resolving the DS592 dispute at the WTO, which impacts Indonesia's nickel downstream policy and exports, is of utmost urgency, as it affects not only diplomatic relations between countries but also Indonesia's nickel trade transactions on a global scale. Given the limitations of WTO's formal mechanisms, alternatives such as ad hoc arbitration, MPIA, MAS, and compensation negotiations, with their respective implementation considerations, could serve as flexible solutions to maintain the stability of Indonesia's nickel downstream policies and trade flows in this sector. Trade diplomacy and strategic partnerships with high-tech foreign companies can support innovation and global competitiveness while easing trade tensions with the European Union. A constructive negotiation approach involving both domestic and international stakeholders is key to achieving mutually beneficial solutions without compromising Indonesia's strategic interests. With innovative and consistent strategies, Indonesia can uphold its downstream policies, strengthen its position in the global market, and support national economic sustainability.

Kata Kunci : WTO, DS592, DSU, Arbitrase ad hoc, MPIA, MAS, Negosiasi Kompensasi, Ekspor, Nikel/WTO, DS592, DSU, Ad hoc arbitration, MPIA, MAS, Compensation Negotiation, Export, Nickel