Studi Kritis Poskolonial terhadap Militerisasi Papua dalam Bingkai Filsafat Politik Giorgio Agamben

M. FAHRUL MUHARMAN, Prof. Mukhtasar Syamsuddin, Bapak Abdul Rokhmat Sairah

2024 | Skripsi | ILMU FILSAFAT

Penelitian ini berusaha mengkaji interaksi Pemerintah Indonesia dengan Papua dalam ranah dinamika politik dan sosial secara filosofis. Melalui lanskap pemikiran Giorgio Agamben, tindakan politik terkhusus militerisasi yang diterapkan Pemerintah Indonesia dipahami sarat akan penangguhan hukum demi penegasan kedaulatan. Hal ini berimplikasi pada dehumanisasi dan marginalisasi masyarakat Papua yang apabila ditafsirkan dalam kerangka Agamben, jatuh sebagai subjek yang dikecualikan dalam tatanan hukum dan politik. 

Penangguhan hukum yang terjadi di Papua seperti kekerasan, penculikan, pembunuhan dan sebagainya terjadi secara berulang. Sebagaimana kata Agamben, penangguhan hukum tidak lagi terjadi secara kasuistik, melainkan telah menjadi norma baru yang menjalankan pemerintahan demokrasi hari ini.

Penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pengakuan identitas yang dimiliki Papua, konflik dan ketidakadilan akan terus beriringan sehingga menuntut refleksi kritis terhadap konsep kedaulatan dan praktik politik dalam negara poskolonial dalam kacamata filosofis.

This research seeks to provide a philosophical examination of the interaction between the Indonesian government and Papua in the realm of political and social dynamics. Through Giorgio Agamben's thought landscape, political actions, especially militarization, implemented by the Indonesian government are understood to be full of legal suspensions for the sake of asserting sovereignty. This has implications for the dehumanization and marginalization of Papuans who, when interpreted in Agamben's framework, fall as excluded subjects in the legal and political order. 

The suspension of the law that occurs in Papua, such as violence, kidnapping, murder, and so on, occurs repeatedly. As Agamben says, the suspension of the law is no longer a casuistic event, but has become the new norm that governs democratic governance today.

This research seeks to show that without respect for human rights and recognition of Papuan identity, conflict and injustice will continue to go hand in hand, demanding critical reflection on the concept of sovereignty and political practices in the postcolonial state from a philosophical perspective.

Kata Kunci : Militerisasi, Papua, Hak Asasi Manusia, Giorgio Agamben, State of Exception