Konflik Agraria Pada Pembangunan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City Ditinjau Dari Teori Hak Milik John Locke

Bayu Pamungkas, Dr. Ahmad Zubaidi, M.Si. ; Dr. Lailiy Muthmainnah, S.Fil. M.A.

2024 | Skripsi | ILMU FILSAFAT

Pemerintah menetapkan pembangunan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Namun, pembangunan Rempang Eco City mengalami konflik agraria dengan masyarakat lokal, yang sudah ratusan tahun menempati wilayah tradisional Pulau Rempang. Peneliti memfokuskan analisis pada justifikasi kepemilikan tanah masyarakat Pulau Rempang. Kemudian teori hak milik John Locke akan digunakan untuk melihat permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dengan sumber data dari buku, jurnal, dan website internet. Unsur-unsur metodis yang digunakan peneliti adalah diskripsi, interpretasi, analisis, serta refleksi kritis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, pertama, konflik agraria pada pembangunan Rempang Eco City terjadi karena benturan antara kepentingan pemerintah meningkatkan perekonomian nasional, dan klaim hak milik atas tanah Pulau Rempang oleh masyarakat lokal. Dengan orientasi pemerintah pada kepentingan mayoritas, justru menimbulkan permasalahan etis, dan pemerintah terkesan mengesampingkan hak-hak yang dimiliki masyarakat Pulau Rempang. Kedua, masyarakat Pulau Rempang sudah ratusan tahun memiliki ikatan kultural dengan alam tempat tinggal mereka. Menurut pandangan John Locke, hak milik adalah bagian dari hak kodrati manusia, sehingga masyarakat Pulau Rempang berhak atas tanah mereka. Justifikasi masyarakat terhadap tanah Pulau Rempang sejalan dengan Pasal 3 dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang mengakui hak masyarakat adat atas tanahnya. Hak milik masyarakat atas tanah adat Rempang harus dihormati dan dilindungi pemerintah, karena merupakan bagian dari hak yang dititipkan oleh rakyat kepada negara. Namun, tindakan pemerintah Indonesia dinilai tidak etis, demi keuntungan yang lebih banyak, hak milik masyarakat Pulau Rempang diabaikan.

The government has designated the development of Rempang Eco City as a National Strategic Project (PSN) aimed at boosting the nation's economic growth. However, the development of Rempang Eco City has encountered agrarian conflicts with the local community, who have inhabited the traditional territory of Pulau Rempang for centuries. This study focuses on analyzing the justification of land ownership by the Pulau Rempang community. John Locke's theory of property rights is employed to examine this issue. This research adopts a qualitative method, conducted through literature studies using data sources such as books, journals, and internet-based references. The methodological elements applied include description, interpretation, analysis, and critical reflection. The results of this research conclude, first, that agrarian conflicts in the development of the Rempang Eco City occurred due to a clash between the government’s interest in improving the national economy and the local community’s claim of ownership over Rempang Island land. The government’s orientation toward majority interests has, instead, raised ethical issues, as it appears to disregard the rights of the Rempang Island community. Second, the people of Rempang Island have had a cultural bond with the land they inhabit for hundreds of years. According to John Locke's perspective, property rights are part of the natural rights of humans, which means that the people of Rempang Island have a legitimate claim to their land. The community’s justification for their rights over the land aligns with Article 3 of the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960, which recognizes the rights of indigenous communities over their land. The ownership rights of the Rempang Island community must be respected and protected by the government, as they are part of the rights entrusted by the people to the state. However, the actions of the Indonesian government are considered unethical, as the community’s property rights have been neglected in pursuit of greater profit.

Kata Kunci : Rempang Eco City, konflik agraria, hak milik, John Locke