Analisis Implementasi Aplikasi E-Penatausahaan Sebagai Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKAD Provinsi Jawa Tengah

ZA'IMA ROSYIDA, Hilda Octavana Siregar, S.E., M.Acc., C.A.

2024 | Tugas Akhir | D4 Akuntansi Sektor Publik

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penggunaan sistem pada pelaksanaan penatausahaan di BPKAD Provinsi Jawa Tengah serta kesesuaian prosedurnya yang dilakukan melalui e-penatausahaan dengan peraturan yang ditetapkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain e-penatausahaan, terdapat sistem lainnya yang digunakan dalam proses penatausahaan yaitu SIPD sebagai pemenuhan kewajiban BPKAD selaku SKPD kepada Pemerintah Pusat. E-penatausahaan digunakan untuk proses penatausahaan secara rinci dan menjadi sistem utama dalam proses pencatatan pelaksanaan APBD. Meski menggunakan dua sistem secara bersamaan, pelaksanaan penatausahaan sudah dilakukan sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi instansi serta referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan topic yang sama. 

The purpose of this study is to analyze the problems of the system in the implementation of administration at BPKAD Central Java Province and the conformity of the procedures carried out through e-penatausahaan with the established regulations. This research was carried out using qualitative methods and data collection techniques in the form of interviews and observations at BPKAD Central Java Province. The results of this study show in addition to e-penatausahaan, there are other systems used in the administration process, namely SIPD to fulfill BPKAD's obligations as SKPD to the Central Government. E-penatausahaan is used for a detailed administrative process and is the main system used to record the implementation of the APBD. Even though two systems are used simultaneously, the implementation of administration has been carried out following Government Regulation Number 12 of 2019. Based on that, this research can be used as evaluation material for agencies and a reference for future researchers who have the same interest in the topic.

Kata Kunci : Penatausahaan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Informasi Akuntansi