Analisis Yuridis Penangkapan Ikan Terukur Dalam Pengaturan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Ditinjau Dari Konsep Blue Economy

Egi Hadi Kusnadi, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian dalam tesis ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi pembaharuan kebijakan perizinan berbasis risiko pada sektor penangkapan ikan terukur dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023. Kedua, untuk mengkaji harmonisasi regulasi perizinan penangkapan ikan terukur dalam kerangka konsep blue economy.

Jenis penelitian hukum pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti mengenai pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian menggunakan metode kepustakaan dan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa latar belakang dari disahkannya PP 11/2023 adalah maraknya eksploitasi ikan secara berlebihan serta tidak dibatasinya kuota maksimal jumlah tangkapan. Hal ini akan berdampak buruk terhadap kelestarian ekosistem sumber daya ikan Indonesia di masa mendatang. Terdapat empat aspek utama dari pembaharuan kebijakan dalam PP 11/2023, yaitu (1) pembagian zona penangkapan ikan terukur yang membagi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menjadi beberapa zona; (2) penetapan kuota penangkapan ikan yang dibagi menjadi kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota untuk kegiatan non-komersial; (3) penetapan pelabuhan pangkalan sebagai infrastruktur penting untuk mendukung kegiatan perikanan; dan (4) pengaturan alih muatan. Pembaharuan dari empat aspek tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan konsep blue economy. Berdasarkan kondisi di setiap zona, pembagian kuota industri belum dapat dilakukan secara optimal untuk seluruh zona dan 11 WPP yang ada di Indonesia.

The research in this thesis has two objectives. First, to find out what factors are behind the renewal of risk-based licensing policies in the measured fishing sector from Government Regulation Number 5 of 2021 to Government Regulation Number 11 of 2023. Second, to examine the harmonization of measured fishing licensing regulations within a conceptual framework blue economy.

The type of legal research in this research is normative legal research. Normative legal research is carried out by examining literature or secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The approach used is a statutory approach (statute approach), and conceptual approaches (conceptual approach). The research uses library methods and uses descriptive analysis.

The results of this thesis research show that the background to the ratification of PP 11/2023 is the widespread overexploitation of fish and the lack of limits on maximum catch quotas. So this will have a negative impact on the sustainability of Indonesia's fish resource ecosystem in the future. There are four main aspects of policy renewal in PP 11/2023, namely (1) division of measured fishing zones which divides the Republic of Indonesia State Fisheries Management Area (WPPNRI) into several zones; (2) determination of fishing quotas which are divided into industrial quotas, local fishermen quotas, and quotas for non-commercial activities; (3) designation of base ports as important infrastructure to support fisheries activities; and (4) cargo transfer arrangements. The renewal of these four aspects is not fully in line with the concept blue economy. Based on conditions in each zone, the distribution of industrial quotas cannot be carried out optimally for all zones and 11 WPPs in Indonesia.

Kata Kunci : Pembaharuan, Penangkapan Ikan Terukur, Konsep Blue Economy